Salin Artikel

Soal “Dissenting Opinion” Putusan Sengketa Pilpres, Pakar Singgung Politik 2 Kaki

Pasalnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis.

Namun, MK tetap memutus menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Saya juga tidak mengerti soal tidak konsisten itu, pasti itu sebagai sesuatu yang misteri ya. Tapi semua orang sedang berpolitik dua kaki hari ini dan mungkin juga putusan MK bagian dari politik dua kaki itu” kata Feri dalam tayangan Obrolan Newsroom yang disiarkan di YouTube Kompas.com, Senin (22/4/2024).

Secara khusus, Feri menyorot bahwa hakim konstitusi Arief Hidayat cenderung berpihak sejak awal persidangan ini.

Menurut dia, Arief Hidayat menjadi salah satu hakim yang memang menekankan soal perlunya etika dalam pemilu.

Di sisi lain, Arief juga yang menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu dipanggil sebagai saksi dalam persidangan.

“Lalu, ketika mau dipanggil orang tersebut, Prof Arief lah yang mengatakan ‘tidak perlu juga kita harus memanggil presiden’. Inti persoalannya adalah cawe-cawe presiden, tapi tidak dipanggil,” ujar Feri.

Dosen Universitas Andalas ini juga berpandangan, selama ini proses persidangan berjalan secara tidak adil.

Terlebih, menurut dia, para pihak yang terlibat tidak diberikan kesempatan untuk menanyakan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan di MK.

Oleh karenanya, Feri Amsari tidak heran jika hasil sidang juga berujung dengan ketidakadilan.

“Persidangan dimulai secara tidak adil dan berujung tidak adil, pertengahannya juga tidak adil, mana ada pengadilan menghadirkan saksi-saksi tapi pihak-pihak tidak boleh bertanya, itu pengadilan macam apa begitu ya,” kata Feri.

“Dipanggil empat menteri sangat penting untuk membongkar berbagai fakta, malah kemudian dibiarkan,” ujarnya lagi.

Diketahui, MK memutus menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Meski begitu, ada tiga hakim MK yang menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat, yaitu Saldi Isra, Enny Nurbainingsih, dan Arief Hidayat.

Dalam pernyataan perbedaan pendapatnya, Arief mengatakan pemerintahan Jokowi telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis.

“Pada titik inilah, pemerintah telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis,” kata Arief saat bacakan dissenting opinion di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin.

Sebab, mereka dibatasi oleh paham konstitusionalisme dan dipagari rambu-rambu hukum positif, moral, dan etika.

Namun, Arief mengatakan, sikap ini tidak tercermin dari pemerintahan Jokowi. Dia mengatakan, pemerintahan Jokowi secara terang-terangan memihak pasangan calon tertentu.

“Apa yang dilakukan pemerintahan presiden Jokowi dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak pasangan calon tertentu,” ujar Arief Hidayat.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/22/19155021/soal-dissenting-opinion-putusan-sengketa-pilpres-pakar-singgung-politik-2

Terkini Lainnya

Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Desak Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji secara Menyeluruh

Timwas Haji DPR Desak Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji secara Menyeluruh

Nasional
Puan Sebut DPR Akan Bentuk Pansus Haji, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

Puan Sebut DPR Akan Bentuk Pansus Haji, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

Nasional
Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

Nasional
Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

Nasional
Terima Keluhan Jemaah Haji, Anggota Timwas Haji DPR: Pemerintah Dinilai Abaikan Rekomendasi DPR

Terima Keluhan Jemaah Haji, Anggota Timwas Haji DPR: Pemerintah Dinilai Abaikan Rekomendasi DPR

Nasional
Zita Anjani Berkurban Dua Sapi di Cipinang, Beri Nama Anyeong dan Haseyo

Zita Anjani Berkurban Dua Sapi di Cipinang, Beri Nama Anyeong dan Haseyo

Nasional
Rayakan Idul Adha, Menko Polhukam Ungkit Pengorbanan untuk Bangsa dan Negara

Rayakan Idul Adha, Menko Polhukam Ungkit Pengorbanan untuk Bangsa dan Negara

Nasional
Paus Fransiskus Akan Kunjungi Masjid Istiqlal Pada 5 September 2024

Paus Fransiskus Akan Kunjungi Masjid Istiqlal Pada 5 September 2024

Nasional
Soal Kans Dampingi Anies pada Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Belum Membicarakan sampai ke Situ

Soal Kans Dampingi Anies pada Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Belum Membicarakan sampai ke Situ

Nasional
Pimpinan KPK Dinilai Tak Mau Tangkap Harun Masiku, Bukan Tidak Mampu

Pimpinan KPK Dinilai Tak Mau Tangkap Harun Masiku, Bukan Tidak Mampu

Nasional
Muhadjir: Pelaku Judi 'Online' Dihukum, Penerima Bansos Itu Anggota Keluarganya

Muhadjir: Pelaku Judi "Online" Dihukum, Penerima Bansos Itu Anggota Keluarganya

Nasional
Prabowo Sumbang Ratusan Hewan Kurban, Gerindra: Rasa Syukur Pemilu 2024 Berjalan Lancar

Prabowo Sumbang Ratusan Hewan Kurban, Gerindra: Rasa Syukur Pemilu 2024 Berjalan Lancar

Nasional
Idul Adha, Prabowo Berkurban 48 Sapi ke Warga Kecamatan Babakan Madang, Bogor

Idul Adha, Prabowo Berkurban 48 Sapi ke Warga Kecamatan Babakan Madang, Bogor

Nasional
Golkar Jagokan Putri Akbar Tanjung, Sekar Krisnauli, pada Pilkada Solo

Golkar Jagokan Putri Akbar Tanjung, Sekar Krisnauli, pada Pilkada Solo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke