Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MK Nilai Airlangga Tak Terbukti Langgar Pemilu karena Bagi-bagi Sembako Sesuai Putusan Bawaslu

Kompas.com - 22/04/2024, 13:48 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak yakin kegiatan pembagian bantuan sosial (bansos) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada pertengahan Januari 2024 adalah pelanggaran pemilihan umum (Pemilu), meski berhimpitan dengan acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar.

Hal ini dikatakan hakim konstitusi Arsul Sani usai Mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan, serta saksi yang diajukan oleh pemohon.

Kemudian, setelah memeriksa keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI beserta bukti-bukti yang diajukan.

"Menurut Mahkamah, pengawasan Bawaslu terhadap kegiatan HUT Partai Golkar maupun kegiatan pembagian sembako yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto, telah sesuai dengan tugas dan kewenangan Bawaslu untuk melakukan tindak pencegahan untuk memastikan tidak adanya kegiatan kampanye dalam pelaksanaan kegiatan Kementerian perekonomian berupa pembagian sembako maupun tidak adanya penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye HUT Partai Golkar," kata Arsul Sani dalam sidang putusan PHPU di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Baca juga: Tok, MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Terlebih, menurut Arsul Sani, Bawaslu telah melakukan pengawasan terhadap acara tersebut.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tersebut, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu selama berlangsungnya kedua acara dimaksud.

Mahkamah menilai, hasil pengawasan Bawaslu merupakan bentuk yang perlu dihormati.

"Oleh karena itu, kesimpulan Bawaslu, demikian mahkamah menilai sebagai bentuk yang harus dihormati. Karena jika mahkamah punya penilaian tersendiri hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon dalam persidangan, sementara hal itu tidak dilakukan. Sehingga mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil pemohon tersebut," ujar Arsul.

Dengan begitu, berdasarkan pertimbangan hukum, mahkamah menilai dalil pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Baca juga: MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim Dissenting Opinion

Sebelumnya diberitakan, Airlangga Hartarto sempat mengunjungi Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk sejumlah kegiatan yang menempatkannya pada dua posisi, yaitu Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com pada 14 Januari 2024, Airlangga menghadiri "Senam Gemoy" dalam peringatan HUT Partai Golkar yang ke-59 di Alun-Alun Tastira, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam acara tersebut, Airlangga menyerukan kepada kader dan simpatisan partai pohon beringin untuk "menguningkan" Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Saya senang di negeri 1.000 masjid. Oleh karena itu, kita harus memenangkan Partai Gollkar. Kita kuningkan NTB, siap?" kata Airlangga di atas panggung, Minggu (14/1/2024).

Pertanyaan Airlangga pun disambut riuh oleh masyarakat NTB yang menghadiri HUT Golkar.

"Siap," kata warga Lombok Tengah.

Baca juga: Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Di hari yang sama, Airlangga membagikan bansos dalam acara dialog Menko Perekonomian dengan keluarga penerima bantuan di Desa Kita, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

Airlangga menyampaikan penjelasan mengenai bansos dari pemerintah yang saat ini dicairkan berupa beras 10 kilogram.

"Hari ini kita akan kembali membagikan 10 kilogram beras dan akan diberikan untuk enam bulan ke depan," kata Airlangga.

Kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menganggap telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), termasuk karena pembagian bansos oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri.

Baca juga: MK Anggap Giat Prabowo Bedah Rumah Warga Cilincing Bukan Pelanggaran Pemilu

Mereka juga menganggap telah terlanggarnya asas-asas pemilu di dalam UUD 1945 berkaitan dengan nepotisme Jokowi dan pengerahan sumber daya negara untuk bantu mendongkrak suara Prabowo-Gibran.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024, Anies-Muhaimin mengantongi 40.971.906 suara atau sekitar 24,95 persen dari seluruh suara sah nasional.

Pasangan itu tertinggal jauh dari Prabowo-Gibran yang memborong 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional.

Sementara itu, Ganjar-Mahfud hanya sanggup mengoleksi 27.040.878 suara atau sekitar 16,47 persen dari seluruh suara sah nasional.

Baca juga: MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim Dissenting Opinion

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gubernur BI Klaim Pelemahan Rupiah Masih Baik, Ke Depan Akan Menguat

Gubernur BI Klaim Pelemahan Rupiah Masih Baik, Ke Depan Akan Menguat

Nasional
Jamdatun Feri Wibisono Ditunjuk Jadi Wakil Jaksa Agung

Jamdatun Feri Wibisono Ditunjuk Jadi Wakil Jaksa Agung

Nasional
Sri Mulyani Mulai Mulai Hitung-hitung Anggaran Pemerintahan Prabowo

Sri Mulyani Mulai Mulai Hitung-hitung Anggaran Pemerintahan Prabowo

Nasional
Hapus 2 DPO Kasus 'Vina Cirebon', Polri Akui Tak Punya Bukti Kuat

Hapus 2 DPO Kasus "Vina Cirebon", Polri Akui Tak Punya Bukti Kuat

Nasional
Tak Hadiri Panggilan MKD, Bamsoet Sebut Undangan Diterima Mendadak

Tak Hadiri Panggilan MKD, Bamsoet Sebut Undangan Diterima Mendadak

Nasional
Proyeksi Sri Mulyani untuk Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II: Masih Terjaga seperti Kuartal I

Proyeksi Sri Mulyani untuk Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II: Masih Terjaga seperti Kuartal I

Nasional
Psikolog Forensik Sebut Ada Perbedaan Laporan Iptu Rudiana dengan Hasil Otopsi soal Kematian Vina dan Eky

Psikolog Forensik Sebut Ada Perbedaan Laporan Iptu Rudiana dengan Hasil Otopsi soal Kematian Vina dan Eky

Nasional
Usai Rapat dengan Jokowi, Gubernur BI Jamin Rupiah Akan Menguat

Usai Rapat dengan Jokowi, Gubernur BI Jamin Rupiah Akan Menguat

Nasional
Hasil Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol KIM Tak Akan Dilaporkan ke Jokowi

Hasil Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol KIM Tak Akan Dilaporkan ke Jokowi

Nasional
Dianugerahi Bintang Bhayangkara Utama, Prabowo: Terima Kasih Kapolri, Kehormatan bagi Saya

Dianugerahi Bintang Bhayangkara Utama, Prabowo: Terima Kasih Kapolri, Kehormatan bagi Saya

Nasional
PDI-P Lirik Susi Pudjiastuti Maju Pilkada Jabar, Airlangga: Bagus untuk Pandeglang

PDI-P Lirik Susi Pudjiastuti Maju Pilkada Jabar, Airlangga: Bagus untuk Pandeglang

Nasional
Jokowi Absen dalam Sidang Gugatan Bintang Empat Prabowo di PTUN

Jokowi Absen dalam Sidang Gugatan Bintang Empat Prabowo di PTUN

Nasional
Mendagri Minta Pj Kepala Daerah Mundur jika Ikut Pilkada atau Diberhentikan

Mendagri Minta Pj Kepala Daerah Mundur jika Ikut Pilkada atau Diberhentikan

Nasional
Imigrasi Berupaya Pulihkan Layanan Pakai 'Back Up' PDN Kominfo di Batam

Imigrasi Berupaya Pulihkan Layanan Pakai "Back Up" PDN Kominfo di Batam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com