Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Kompas.com - 19/04/2024, 12:33 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono membantah PPP salah arah karena mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sehingga gagalnya ke parlemen.

Pada Pileg 2024 ini, PPP pertama kalinya gagal masuk parlemen. 

"Mungkin pengamat yang mengatakan salah arah setelah kita tidak berhasil, tetapi ketika kami dulu mendeklarasikan Pak Ganjar, itu banyak pengamat yang memuji PPP. PPP adalah memilih langkah yang tepat," ujar Mardiono dalam program Rosi, seperti disiarkan Kompas TV, Kamis (18/4/2024) malam.

Mardiono menyampaikan, PPP mendukung Ganjar karena aspirasi dari tingkat bawah.

Baca juga: Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Dia menyebut, kader-kader PPP memilih mendukung Ganjar jauh sebelum PDI-P mendeklarasikan Ganjar sebagai capres.

Menurut Mardiono, sebagai ketum, ia harus menjawab aspirasi para kader PPP tersebut.

Walhasil, beberapa hari setelah PDI-P resmi mendeklarasikan Ganjar sebagai capres, PPP ikut memberi dukungan secara resmi.

"Itu sudah jumlahnya 16 lebih, ya (PPP di) provinsi, yang deklarasikan Pak Ganjar. Itu 5 bulan sebelum PDI-P deklarasikan Ganjar Pranowo dicalonkan jadi capres dari PDI-P. PPP sudah itu. Lah kenapa? Karena memang di bawah juga sudah membaca bahwa survei-survei Ganjar saat itu sangat tinggi," tutur DIA.

Sementara itu, Mardiono membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi perintah untuk PPP mendeklarasikan Ganjar.

Baca juga: Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Hanya saja, Mardiono mengingatkan, sebagai partai koalisi pemerintah, diskusi soal pilihan politik PPP juga pasti disinggung bersama Jokowi.

"Saya atau PPP sebagai partai koalisi pemerintah, ya tentu dalam hal tertentu kita mendiskusikan dalam hal perpolitikan nasional kita, perpolitikan PPP tentu itu tidak akan terelakkan. Ya tentu ada itu komunikasi itu," kata Mardiono.

KPU menetapkan 8 partai lolos ke parlemen pada 2024-2029.

PPP gagal lolos berdasarkan perhitungan suara KPU. Suara PPP tidak mencapai ambang batas 4 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com