Salin Artikel

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Pada Pileg 2024 ini, PPP pertama kalinya gagal masuk parlemen. 

"Mungkin pengamat yang mengatakan salah arah setelah kita tidak berhasil, tetapi ketika kami dulu mendeklarasikan Pak Ganjar, itu banyak pengamat yang memuji PPP. PPP adalah memilih langkah yang tepat," ujar Mardiono dalam program Rosi, seperti disiarkan Kompas TV, Kamis (18/4/2024) malam.

Mardiono menyampaikan, PPP mendukung Ganjar karena aspirasi dari tingkat bawah.

Dia menyebut, kader-kader PPP memilih mendukung Ganjar jauh sebelum PDI-P mendeklarasikan Ganjar sebagai capres.

Menurut Mardiono, sebagai ketum, ia harus menjawab aspirasi para kader PPP tersebut.

Walhasil, beberapa hari setelah PDI-P resmi mendeklarasikan Ganjar sebagai capres, PPP ikut memberi dukungan secara resmi.

"Itu sudah jumlahnya 16 lebih, ya (PPP di) provinsi, yang deklarasikan Pak Ganjar. Itu 5 bulan sebelum PDI-P deklarasikan Ganjar Pranowo dicalonkan jadi capres dari PDI-P. PPP sudah itu. Lah kenapa? Karena memang di bawah juga sudah membaca bahwa survei-survei Ganjar saat itu sangat tinggi," tutur DIA.

Sementara itu, Mardiono membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi perintah untuk PPP mendeklarasikan Ganjar.

Hanya saja, Mardiono mengingatkan, sebagai partai koalisi pemerintah, diskusi soal pilihan politik PPP juga pasti disinggung bersama Jokowi.

"Saya atau PPP sebagai partai koalisi pemerintah, ya tentu dalam hal tertentu kita mendiskusikan dalam hal perpolitikan nasional kita, perpolitikan PPP tentu itu tidak akan terelakkan. Ya tentu ada itu komunikasi itu," kata Mardiono.

KPU menetapkan 8 partai lolos ke parlemen pada 2024-2029.

PPP gagal lolos berdasarkan perhitungan suara KPU. Suara PPP tidak mencapai ambang batas 4 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/19/12332671/ppp-tak-lolos-ke-dpr-karena-salah-arah-saat-dukung-ganjar

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke