Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum Projo Sebut Jokowi Sudah Tak Berpeluang Bertemu Megawati

Kompas.com - 17/04/2024, 13:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak berpeluang untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Menurut Budi Arie, dari sisi Jokowi sebenarnya tidak ada hambatan untuk melaksanakan pertemuan dengan Megawati dalam momen Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Enggak lah (sudah tidak berpeluang bertemu). Hari gini," ujar Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/4/2024)

"Waktunya cukup enggak? Kalau menurut saya mah oke saja lah Pak Presiden juga asyik, asyik saja enggak ada hambatan. Pak presiden santai saja. Ketemu rakyat saja oke, apalagi elite," katanya lagi.

Baca juga: Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Saat ditanya apakah ada pihak yang menghalangi agar pertemuan terealisasi, Budi Arie menyatakan tidak tahu.

Dia pun meminta agar perihal hambatan itu ditanyakan kepada pihak PDI-P.

"Enggak tahu, tanya sono dong. Kita mah oke-oke aja," ujar Budi Arie.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, Presiden Jokowi sangat terbuka untuk bersilaturahmi dengan siapa pun. Terlebih, dengan para tokoh Bangsa.

Khusus untuk pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri, dia mengungkapkan, masih dicarikan waktu yang tepat.

Baca juga: Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

"Terkait silaturahmi dengan Ibu Megawati sedang dicarikan waktu yang tepat. Lagian ini masih di bulan Syawal," kata Ari dalam keterangan tertulis kepada wartawan pada Jumat, 12 April 2024.

"Bulan Syawal adalah bulan yang paling tepat untuk mempererat silaturahmi," ujarnya melanjutkan.

Sebagaimana diketahui, Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri belum bertemu sejak hubungan keduanya diduga merenggang akibat pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Diketahui, Jokowi merupakan kader PDI-P Sejak awal maju sebagai kepala daerah di Solo, DKI Jakarta maupun mencalonkan diri sebagai Presiden. Bahkan, Jokowi selalu diusung oleh PDI-P.

Sementara itu, dalam kontestasi Pilpres 2024, Jokowi dinilai mengambil sikap berbeda karena putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres) bersama calon presiden Prabowo Subianto dari Gerindra.

Gibran sebelumnya juga merupakan kader dari PDI-P. Yang mana dalam aturan partai tidak boleh seorang kader maju di kontestasi pemilu lewat partai lain.

Baca juga: Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com