Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo-Megawati Belum Bertemu karena Pertimbangkan Pendukungnya

Kompas.com - 12/04/2024, 16:21 WIB
Tatang Guritno,
Glori K. Wadrianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri belum bertemu karena mempertimbangkan pendukungnya masing-masing.

Sekretatis Tim Kerja Strategis (TKS) Prabowo-Gibran, Idrus Marham menilai, keduanya tak punya perbedaan ideologis untuk sama-sama membangun Indonesia setelah pilpres berlangsung.

“Mereka (Prabowo-Megawati) harus tetap melakukan komunikasi politik secara intensif dengan para pendukungnya dari rakyat,” ujar Idrus di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (12/4/2024).

Idrus menyatakan, basis pendukung kedua kubu harus tetap dirawat agar tidak merasa ditinggalkan ketika Prabowo dan Megawati bertemu.

Baginya, hal itu menjadi pertimbangan agar masyarakat tak menganggap dikhianati secara politik.

“Harus merawat suasana kebatinan mereka (pendukung)," kata dia.

Baca juga: Sebut Megawati Belum Terima Hasil Pilpres, Pengamat: Prabowo dan Jokowi Belum Diterima Langsung

"Sebab, kalau tidak secara serta merta pendukung-pendukungnya pasti memvonis bahwa pimpinan ini, dari partai ini tidak boleh dipercaya karena mengkhianati aspirasi kami,” papar dia.

“Suasana kebatinan yang ada itu perlu dipelihara, supaya ke depan ini komunikasinya tetap jalan,” sambung Idrus.

Terakhir, ia menjelaskan, upaya mempertemukan Prabowo dan Megawati juga perlu memikirkan masing-masing partai politik di belakangnya.

Pasalnya, Prabowo maju dalam Pilpres 2024 didukung setidaknya empat parpol parlemen,  yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

Baca juga: Tak Perlu Ribut, Suasana Batin Prabowo-Megawati-Jokowi Sudah Satu

Sementara, PDI-P bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura, dan Perindo mendukung capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

“Misal ada paslon (yang didukung) 5-6 partai, yang (saling) mendukung kan (kalau) komunikasi belum tuntas betul, ini akan timbulkan masalah baru secara politik praktis,” imbuh Idrus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com