Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kakorlantas Sebut Bakal Ada "Screening" Tiket di Pelabuhan Bakauheni

Kompas.com - 11/04/2024, 19:42 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

KARAWANG, KOMPAS.com - Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menegaskan bahwa pemudik tanpa tiket kapal dilarang datang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung.

Aan juga mengatakan, Polda Lampung sudah menyiapkan beberapa zona penyangga atau buffer zone. Hal ini diperlukan guna menampung pemudik yang terkena sistem penundaan atau mengantisipasi pemudik yang belum memiliki tiket.

"Kami sudah berkoordinasi dengan ASDP bersama-sama di buffer zone itu nanti ada screening tiket. Jadi, tidak ada calon penumpang yang tidak bertiket masuk ke pelabuhan," kata Aan dalam konferensi pers di Posko Pantau Mudik Jasamarga, kilometer 70 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Kamis (11/4/2024).

"Kalau masih ada, kita akan putar balik kembali ke buffer zone terdekat," ujarnya lagi.

Baca juga: Tiket Kapal Merak-Bakauheni untuk Keberangkatan Hari Ini Sudah Habis Terjual

Hal tersebut disampaikan Aan setelah menggelar rapat koordinasi evaluasi arus mudik dan antisipasi arus balik bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Aan lantas mengatakan, pemudik tidak bisa membeli tiket kapal langsung di pelabuhan.

Oleh karena itu, dia menyarankan para pemudik membeli tiket secara online lebih dahulu.

Kemudian, dia juga mengingatkan bahwa pembelian tiket dilakukan pembatasan dengan radius larangan.

Baca juga: Ada Kebijakan Tiket Tak Hangus Saat Arus Balik di Pelabuhan Bakauheni, Ini Penjelasannya

Menurut dia, pembelian tiket Pelabuhan Merak sejauh 4,71 Km dari titik tengah pelabuhan terluar dan pelabuhan Bakauheni sejauh 4,24 Km dari titik tengah pelabuhan terluar.

"Karena tidak bisa membeli tiket di jarak 2,40 km di Bakauheni," kata Aan.

Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy megatakan bahwa pemudik harus membawa tiket ke pelabuhan, tidak hanya berlaku di Bakauheni.

Dia meminta awak media untuk turut menginformasikan kepada masyarakat atau pemudik perihal aturan telah memiliki tiket tersebut

"Karena itu saya mohon betul sekali lagi dari rekan-rekan wartawan untuk ikut mengumandangkan, menyampaikan supaya mereka yang akan balik nyeberang dari Bakauheni menuju ke Merak ataupun Ciwandan, itu sudah membawa tiket untuk hari itu juga. Jangan sampai belum punya tiket," kata Muhadjir.

Baca juga: Tiket Kapal Merak-Bakauheni Habis, Menhub Minta Maaf

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Nasional
Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

Nasional
Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Nasional
SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

Nasional
Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Nasional
TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

Nasional
Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Nasional
Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Nasional
Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Nasional
Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Nasional
Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Nasional
Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Nasional
Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com