Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Ingatkan Koalisi Gemuk Bikin Pengawasan Eksekutif Ambruk Total

Kompas.com - 06/04/2024, 13:48 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengingatkan dampak buruk apabila pemerintahan mendatang membentuk koalisi gemuk dengan mengakomodir semua kekuatan politik.

Adi menyatakan, apabila pemerintahan mendatang bertekad membangun koalisi gemuk, hal ini akan membuat pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif ambruk total.

"Ya saya kira bisa dipastikan checks and balances runtuh, kalau tidak mau disebut runtuh ya ambruk total sebenarnya," kata Adi dalam program Dua Arah di Kompas TV, Jumat (5/4/2024).

Adi menjelaskan, dalam sistem presidensial sekalipun, pengawasan maupun keseimbangan partai politik dibutuhkan.

Baca juga: Berharap Substansi Pertemuan Prabowo dan Megawati

Hal ini tak lain agar kekuasaan eksekutif yang selama ini cukup besar tetap dapat diimbangi oleh kekuatan partai politik.

Dengan keseimbangan kekuataan tersebut, menurut Adi, ke depan tidak ada lagi partai politik yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan eksekutif yang dianggap tidak pro masyarakat.

"Karena kalau itu tidak muncul kawan-kawan mahasiswa yang akan luber ke jalanan, melakukan eksistensi, melakukan perlawanan," tegas dia.

Selain itu, Adi berharap pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak perlu mengajak kubu yang kalah di Pilpres 2024.

Jika ini dilakukan, maka pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 benar-benar tidak ada gunanya.

"Yang kalah itu biarkan di luar kekuasaan, berjalan di tempat sunyi, yang menang menikmati seindah-indahnya," ujarnya.

Baca juga: Kubu Prabowo-Gibran Tak Setuju jika MK Panggil Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres

"Karena sejatinya politik itu adalah berkuasa mengakumulasi kekuatan politik itu penting bagi saya. Kalau tidak begini, tidak ada reward and punishment, pemilu dianggap lucu-lucu," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com