Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buktikan Ketidaknetralan, Kubu Anies-Imin Tanyakan Foto Pamer "Jersey" Nomor 2 ke PJ Wali Kota Bekasi

Kompas.com - 04/04/2024, 17:39 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mempertanyakan aksi aparatur sipil negara (ASN) di Kota Bekasi yang berfoto dengan jersey bernomor dua kepada Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad dalam sidang sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Pertanyaan itu diajukan oleh kuasa hukum paslon 1, Wakil Kamal setelah Raden Gani mengaku tidak pernah menerima arahan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu selama Pilpres 2024.

Faktanya, ia pernah dipanggil oleh Bawaslu Jawa Barat terkait peristiwa tersebut.

"Ini berita sangat viral awal Januari 2024, viral Pj Bekasi pamer jersey 02. Kemudian bersama Kepala Satpol PP Kota Bekasi, 10 caleg se-Kota Bekasi. Itu viral fotonya lengkap di media pada awal Januari 2024," kata Wakil Kamal dalam sidang, Kamis sore.

Baca juga: Selain Panggil 4 Menteri Jokowi, MK Dinilai Mungkin Minta Keterangan Presiden di Sidang Pilpres

Kamal menyampaikan, akibat peristiwa itu, Bawaslu Jawa Barat memanggil Raden Gani.

Ia pun bertanya apakah benar Bawaslu Jawa Barat sudah memanggil dan meminta keterangan soal jersey bernomor punggung 02 itu.

"Perlu dijelaskan peristiwa di Stadion Candrabhaga ini. Jadi yang mulia, Gani itu main sepak bola bareng, jersey 02 semua, jersey ada camat ada apa, nanti bisa kita tunjukkan," ucap dia.

Mendengar pertanyaan itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta berita-berita tersebut ditayangkan di ruang sidang agar Raden Gani mampu melihatnya.

"Ada yang punya akses langsung enggak biar bisa ditayangkan ke layar? Nanti biar direspons oleh beliau. Kalau di meja hakim sudah keliatan ini," tutur Saldi.

Pada kesempatan yang sama, Gani menjelaskan bahwa peristiwa tersebut memang sempat terjadi di Kota Bekasi.

Baca juga: Sidang MK, Anggota DPR Akui Incar Insentif Elektoral dari Program Bansos

Karena peristiwa itu, ia dipanggil oleh Bawaslu setempat, kemudian disumpah dan diperiksa bersama beberapa camat dan pejabat eselon 2. Namun, Bawaslu menyatakan tidak ada pelanggaran.

"Putusannya tidak ditemukan pelanggaran. Setelah itu dibanding, ada keberatan kepada Bawaslu Provinsi, nah kami tidak diperiksa lagi oleh Bawaslu Provinsi tetapi ada hasil pemeriksaan bahwa di situ ada pelanggaran UU lain. Disampaikan kepada Kasat untuk memutuskan," ucap Gani.

Sembari menjelaskan, Gani menayangkan foto-foto sebagai bukti bahwa kejadian itu tidak disengaja.

Dia bilang, foto dengan jersey nomor 2 itu terjadi di belakang para pemain yang memakai jersey dengan nomor punggung lain.

Memang, kata dia, momen itu adalah pertandingan persahabatan yang diikuti oleh 12 kecamatan. Gani pun menyatakan tidak memakai jersey nomor 2, tetapi jersey bernomor punggung 9.

"Di situ setalah kami bermain dengan (Bank) BJB (selaku pihak sponsor), kami pembukaan, diletakan kaos di dalam situ, yang masih di dalam plastik. Jadi kaus itu tumpukannya satu itu 1-25. Satu sudah diambil untuk kiper," kata dia.


Sebelumnya, dalam sidang yang sama, Gani mengaku tidak pernah menerima arahan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu selama Pilpres 2024.

Ia menyatakan tidak punya kepentingan politis saat menjalankan dan melaksanakan tugas.

Ia melakukan pendekatan berdasarkan pendekatan normatif di dalam menjalankan tugas pemerintah dan pembangunan di Kota Bekasi.

"Karena kami berangkat dari penunjukan sebagai Pj Wali Kota, kami tidak mempunyai basis politis," ucap Gani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya Sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya Sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Nasional
Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Nasional
Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Nasional
Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Nasional
Jabat Tangan Puan dan Jokowi di Tengah Isu Tak Solidnya Internal PDI-P

Jabat Tangan Puan dan Jokowi di Tengah Isu Tak Solidnya Internal PDI-P

Nasional
Saat Anak Buah Biayai Keperluan Pribadi SYL, Umrah hingga Servis 'Mercy'

Saat Anak Buah Biayai Keperluan Pribadi SYL, Umrah hingga Servis "Mercy"

Nasional
26 Tahun Reformasi: Robohnya Etika Bernegara

26 Tahun Reformasi: Robohnya Etika Bernegara

Nasional
Soal Perintah 'Tak Sejalan Silakan Mundur', SYL: Bukan soal Uang, tapi Program

Soal Perintah "Tak Sejalan Silakan Mundur", SYL: Bukan soal Uang, tapi Program

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com