Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Menpan-RB Anas Dukung Jatim Jadi "Role Model" Keterpaduan Layanan Digital

Kompas.com - 03/04/2024, 19:49 WIB
Nethania Simanjuntak,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Transformasi layanan digital serta penerapan prinsip reformasi birokrasi (RB) menjadi salah satu hal yang krusial untuk memastikan layanan publik berjalan efektif dan berdampak.

Untuk itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mendukung pemerintah daerah (pemda) di wilayah Jawa Timur (Jatim) dapat menjadi percontohan keterpaduan layanan digital di lingkungan pemda.

Hal ini disampaikannya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Jawa Timur 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2025-2045 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (3/4/2024).

“Kita sangat berharap Jawa Timur bisa jadi pionir, bisa menjadi role model dari proses yang sekarang," kata Menpan-RB Anas dalam siaran persnya.

 

Menteri Anas mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) diberi mandat Presiden (Jokowi) untuk menginteroperabilitaskan berbagai layanan supaya reformasi birokrasi menjadi lincah. 

Baca juga: Menpan-RB dan Menag Sepakati Lulusan Ma’had Aly Bisa Ikut Seleksi CPNS untuk Formasi Penyuluh Agama

Terkait digitalisasi, Anas menyampaikan bahwa digitalisasi harus dibarengi dengan pemangkasan proses bisnis.

Ia berharap, untuk kedepannya, seluruh aplikasi bisa diinteroperabilitaskan sehingga tidak boleh satu inovasi satu aplikasi.

Anas menegaskan, Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada kementerian ataupun lembaga serta kabupaten atau kota untuk membuat portal di daerah yang menginteroperabilitaskan berbagai layanan.

“Saya lihat di Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya sedang bertahap dari 200 aplikasi tinggal satu portal, Single Sign On (SSO)-nya nanti tinggal masuk sehingga rakyat tidak sulit,” jelasnya.

Untuk mendorong RB yang berdampak, Anas menekankan bahwa diperlukan perubahan paradigma dari orientasi input ke orientasi outcome, yakni besaran kinerja nyata yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan. Hal ini agar tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Baca juga: Pemerataan Layanan Kesehatan, Menpan-RB Setujui 100 Persen Formasi ASN Usulan Menkes

Lebih lanjut, Anas mengatakan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang berpotensi menjadi daerah sangat maju pada masa yang akan datang. 

Hal itu karena Jawa Timur memiliki potensi di berbagai sektor, seperti pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan, energi terbarukan, pariwisata, industri, maupun kehutanan.

“Potensi Jawa Timur ini cukup beragam, dan menurut kami banyak hal yang sangat strategis tumbuh sehingga nasional akan sangat terbantu,” ujar Anas.

Pada kesempatan itu, Menteri Anas juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang terus memonitor kabupaten atau kota. Ini dilakukan agar hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes) hingga Musrenbang Provinsi punya skala prioritas untuk bisa dieksekusi.

Anas juga memaparkan beberapa isu strategis terkait pelayanan publik di Provinsi Jatim. Ia menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat 11 kabupaten atau kota di wilayah Jatim atau sekitar 29 yang belum memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP).

Baca juga: Serahkan Kapal Rampasan ke Negara, Menpan-RB Apresiasi Program Berdampak Kementerian KP

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Nasional
Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

Nasional
Anies Serius Pertimbangkan Maju Lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024

Anies Serius Pertimbangkan Maju Lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Ditanya soal Bursa Menteri Kabinet Prabowo, Maruarar Sirait Ngaku Dipanggil Prabowo Hari Ini

Ditanya soal Bursa Menteri Kabinet Prabowo, Maruarar Sirait Ngaku Dipanggil Prabowo Hari Ini

Nasional
PDI-P Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Maruarar Sirait: Masalah Internal Harus Dihormati

PDI-P Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Maruarar Sirait: Masalah Internal Harus Dihormati

Nasional
Maruarar Sirait Dukung Jokowi Jadi Penasihat di Pemerintahan Prabowo

Maruarar Sirait Dukung Jokowi Jadi Penasihat di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pesawat Latih Jatuh di BSD, 3 Korban Tewas Merupakan Penerbang, Penumpang, dan Mekanik

Pesawat Latih Jatuh di BSD, 3 Korban Tewas Merupakan Penerbang, Penumpang, dan Mekanik

Nasional
Momen Anies Mampir Kondangan Warga Muara Baru sebelum ke Halalbihalal PKL dan JRMK di Jakut

Momen Anies Mampir Kondangan Warga Muara Baru sebelum ke Halalbihalal PKL dan JRMK di Jakut

Nasional
8 Kloter Jemaah Haji Indonesia Siap Bergerak ke Makkah, Ambil Miqat di Bir Ali

8 Kloter Jemaah Haji Indonesia Siap Bergerak ke Makkah, Ambil Miqat di Bir Ali

Nasional
Jokowi Terbang ke Bali, Bakal Buka KTT WWF ke-10 Besok

Jokowi Terbang ke Bali, Bakal Buka KTT WWF ke-10 Besok

Nasional
MPR Bakal Safari Temui Tokoh Bangsa, Dimulai dengan Try Sutrisno Besok

MPR Bakal Safari Temui Tokoh Bangsa, Dimulai dengan Try Sutrisno Besok

Nasional
Utarakan Idenya Bareng Maruarar Sirait, Bamsoet: Kami Siapkan Gagasan Rekonsiliasi Nasional Pertemukan Paslon 01, 02 dan 03

Utarakan Idenya Bareng Maruarar Sirait, Bamsoet: Kami Siapkan Gagasan Rekonsiliasi Nasional Pertemukan Paslon 01, 02 dan 03

Nasional
Bamsoet Goda Maruarar Sirait, Qodari, dan Anas Urbaningrum Masuk Golkar

Bamsoet Goda Maruarar Sirait, Qodari, dan Anas Urbaningrum Masuk Golkar

Nasional
Pemerintah Diminta Ambil Kendali Penetapan UKT PTN

Pemerintah Diminta Ambil Kendali Penetapan UKT PTN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com