Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pemerataan Layanan Kesehatan, Menpan-RB Setujui 100 Persen Formasi ASN Usulan Menkes

Kompas.com - 02/04/2024, 09:37 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah menyetujui usulan formasi aparatur sipil negara (ASN) untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar 23.200 formasi.

Formasi tersebut terdiri atas 8.607 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 14.593 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Besarnya jumlah formasi yang disetujui tersebut diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa sektor kesehatan menjadi perhatian luar biasa dari Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Sri Mulyani Sudah Bayarkan Rp 25,66 Triliun untuk THR ASN Pusat

"Usulan ASN 2024 dari Kemenkes sebanyak 23.200 kami setujui 100 persen. Kami kemarin petang bertemu Pak Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk penyerahan formasi tersebut,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (2/4/2024).

Anas menyatakan bahwa Kemenpan-RB mendukung sepenuhnya upaya Kemenkes dalam pemenuhan dan pemerataan sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Tanah Air.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pemenuhan 100 persen formasi Kemenkes tersebut juga akan didukung oleh formasi SDM kesehatan yang tersebar di sejumlah kementerian atau lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

Anas memberikan contoh beberapa K/L yang memiliki unit kerja layanan kesehatan dan kebutuhan SDM mereka telah ditetapkan oleh Kemenpan-RB.

Baca juga: Penjelasan RSUP Dr Sardjito soal Antrean Panjang Kendaraan di Pintu Masuk Rumah Sakit

“Misalnya rumah sakit (rs) dan klinik di kampus-kampus, belum lagi di daerah-daerah. Semuanya saling menopang untuk mewujudkan layanan yang baik dan merata,” tutur mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Persentase formasi Kemenkes paling besar

Dalam kesempatan tersebut, Anas menyatakan bahwa persetujuan formasi Kemenkes secara persentase terbilang paling besar dibandingkan instansi lain dengan rata-rata persetujuan formasi berkisar 70-80 persen dari usulan yang diajukan.

Salah satu instansi dengan persetujuan formasi tertinggi adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang mencapai 95 persen. Sebab, sektor kesehatan dan pendidikan adalah pelayanan dasar yang menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Baca juga: 6 Posisi di Rekrutmen Bersama BUMN 2024 Butuh Banyak SDM, Terbuka bagi Fresh Graduate

Anas juga mengungkapkan bahwa sedang digodok skema insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), yang diharapkan selesai dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen ASN pada akhir April 2024.

“Kemarin juga kami bahas usul dari Pak Menkes bahwa telah dipetakan 148 kabupaten atau kota, termasuk di dalamnya 3T, yang beberapa dokter akan direkrut sebagai PNS Kemenkes dan dibayar oleh Kemenkes. (Hal ini juga melibatkan) koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait aspek pembiayaan,” jelasnya.

Selain itu, Kemenpan-RB juga memperhatikan pengadaan ASN Kemenkes yang akan ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Harapannya, talenta-talenta baru atau talenta digital yang ditempatkan di IKN mampu mengembangkan pelayanan kesehatan di sana dengan cepat.

Baca juga: RSUD Tigaraksa Diresmikan, Siap Tingkatkan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas perhatian yang diberikan oleh Kemenpan-RB karena telah membuka ruang bagi talenta digital di sektor kesehatan.

Sejalan dengan pembangunan perkantoran pemerintah di IKN, Menkes Budi mengatakan, juga akan dibangun rs di sana yang tentunya membutuhkan nakes. 

"Karena kita akan membangun rs di IKN, kebutuhan (nakes) mencapai 800-1000 posisi. Pak Menpan-RB mengalokasikan (jumlah yang memadai untuk ini)," ucap Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Nasional
Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Nasional
Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Nasional
Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Nasional
Di Jenewa, Menkominfo bersama Sekjen DCO Bahas Akselerasi dan Keberlanjutan Ekonomi Digital

Di Jenewa, Menkominfo bersama Sekjen DCO Bahas Akselerasi dan Keberlanjutan Ekonomi Digital

Nasional
Bertemu Pemilik Burj Khalifa, Prabowo: Beliau Yakin Pendapatan Pariwista RI Naik 200-300 Persen

Bertemu Pemilik Burj Khalifa, Prabowo: Beliau Yakin Pendapatan Pariwista RI Naik 200-300 Persen

Nasional
Kapolri Diminta Copot Anggotanya yang Akan Maju Pilkada 2024

Kapolri Diminta Copot Anggotanya yang Akan Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas Pastikan Kemendag dan Pertamina Patra Niaga Berkomitmen Awasi Pengisian LPG di SPBE

Zulhas Pastikan Kemendag dan Pertamina Patra Niaga Berkomitmen Awasi Pengisian LPG di SPBE

Nasional
 Ditanya Hakim soal Biaya “Skincare”, Istri SYL: Apa Saya Masih Cocok? Saya Sudah Tua

Ditanya Hakim soal Biaya “Skincare”, Istri SYL: Apa Saya Masih Cocok? Saya Sudah Tua

Nasional
Jokowi Sebut UKT Kemungkinan Naik Tahun Depan, Supaya Tak Mendadak

Jokowi Sebut UKT Kemungkinan Naik Tahun Depan, Supaya Tak Mendadak

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Beda Gerakan Mahasiswa Era 1998 dan Sekarang

GASPOL! Hari Ini: Beda Gerakan Mahasiswa Era 1998 dan Sekarang

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Pertimbangan Hakim Kabulkan Eksepsi Gazalba Bisa Bikin Penuntutan Perkara Lain Tak Sah

Pimpinan KPK Sebut Pertimbangan Hakim Kabulkan Eksepsi Gazalba Bisa Bikin Penuntutan Perkara Lain Tak Sah

Nasional
Nadiem Batalkan Kenaikan UKT, Bakal Evaluasi Ulang Permintaan PTN Buat Tahun Depan

Nadiem Batalkan Kenaikan UKT, Bakal Evaluasi Ulang Permintaan PTN Buat Tahun Depan

Nasional
Densus 88 Diduga Kuntit Jampidsus, Kapolri: Enggak Ada Masalah Apa-apa

Densus 88 Diduga Kuntit Jampidsus, Kapolri: Enggak Ada Masalah Apa-apa

Nasional
Gaduh UKT Mahal, Pemerintah Diharap Alokasikan Anggaran Tambahan

Gaduh UKT Mahal, Pemerintah Diharap Alokasikan Anggaran Tambahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com