Serahkan Kapal Rampasan ke Negara, Menpan-RB Apresiasi Program Berdampak Kementerian KP

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) yang berdampak nyata kepada masyarakat.

Program yang diapresiasi tersebut adalah penyerahan hasil rampasan negara kepada sejumlah pemerintah daerah (pemda), salah satunya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kementerian KP juga intens mendorong program Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di sana.

Anas mengatakan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) diberi tugas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menilai akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga, serta mengukur nilai Reformasi Birokrasi (RB) yang didasarkan pada sejumlah kriteria, seperti dampak terhadap penurunan kemiskinan dan pengangguran.

Baca juga: e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

“Saya ke sini untuk melihat kebijakan kementerian yang berdampak langsung kepada rakyat, bukan kegiatan yang tidak berdampak. Saya melihat apa yang dikerjakan oleh Pak Menteri KP sangat bagus, langsung berdampak menggerakkan ekonomi rakyat, yang ujungnya adalah penurunan kemiskinan sesuai dengan RB berdampak,” kata Anas dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (30/3/2024).

Pemberian kapal tangkap ikan hasil rampasan negara, lanjut Anas, dapat memberikan dampak yang luar biasa, dimulai dari peningkatan jumlah tangkapan ikan. Hal ini akan mendorong roda perekonomian, khususnya bagi kelompok nelayan.

Anas juga mengapresiasi langkah Kementerian KP dalam memberikan program-program bermanfaat kepada masyarakat. Ia berharap, program-program tersebut dapat diperluas dan dikembangkan sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

Baca juga: Terima Hasil Review LKjPP, Menpan-RB: Bentuk Pertanggungjawaban Kinerja pada Masyarakat

Pada kesempatan yang sama, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa kapal ikan tersebut berasal dari barang rampasan yang telah ditetapkan pengadilan menjadi milik negara. Kementerian KP memiliki kebijakan bernama “Tangkap-Manfaat”, yaitu menyerahkan kapal rampasan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan.

“Dulu, kapal rampasan ditenggelamkan. Namun, sekarang kami bekerja sama dengan kejaksaan untuk menyerahkannya kepada nelayan yang masih menggunakan kapal tradisional. Kapal yang sudah selesai (diproses) kami serahkan saja ke pemda untuk nelayan," kata Trenggono.

Trenggono menambahkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini berfokus pada penegakan hukum yang dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Banyuwangi menjadi salah satu prioritas yang mendapat hibah kapal hasil rampasan untuk diserahkan ke nelayan. Hal ini pun diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain.