Kebakaran Gudang Amunisi TNI: Pentingnya Kolaborasi Tata Kelola Ruang

Jika ada, apakah telah tertuang dalam suatu kajian tertentu yang menjadi dasar tata kelola ruang di daerah tersebut?

Dapat diasumsikan ini merupakan bukti masih rendahnya hubungan lintas sektor antara pemerintah di Indonesia saat ini. Serta absennya ataupun sempitnya melihat collaborative governance sebagai paradigma yang tidak hanya untuk menyelesaikan kompleksitas masalah, melainkan juga mengantisipasi potensi permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Perancangan tata kelola ruang kota adalah kebijakan yang tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh pemerintah daerah semata. 

Perencanaan harus melibatkan seluruh unsur pemerintah maupun sipil yang memiliki kepentingan, baik secara ruang maupun untuk kepentingan operasional di wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tersebut.

Pelajaran dari ledakan Gudang Amunisi di Yonarmed

Dari kejadian ini, jika kita meninjau dari sisi pengelolaan tata ruang serta hubungan pemerintah lintas sektor, maka ada evaluasi besar untuk dikerjakan. Ada beberapa hal urgen yang bisa dilakukan.

Pertama, melakukan evaluasi ulang tata kelola ruang kota dari segi keamanan. Hal ini tidak hanya berlaku untuk Pemda Bekasi maupun Bogor yang menjadi lokasi kejadian, namun berlaku untuk seluruh Pemda di Indonesia.

Pasalnya, secara umum tata kelola ruang di Indonesia masih jauh dari kondisi baik. Faktanya, masih ada pembangunan yang dilakukan tanpa pertimbangan matang dan hanya berdasarkan kepentingan ekonomi dan politik semata.

Kedua, TNI, khususnya TNI AD perlu mengkaji ulang sistem keamanan maupun sistem disposal amunisi.

Meskipun kejadian ledakan ini nantinya dianggap akibat reaksi kimiawi, namun prosedur keamanan sudah seharusnya memikirkan kemungkinan terburuk.

Sehingga kedepannya perlu menimbang ulang bagaimana perlakuan khusus terhadap amunisi kedaluwarsa.

Ketiga, jika hal tersebut dianggap tidak bisa dilakukan secara kecepatan dan ketepatan, maka TNI-AD perlu berkoordinasi dengan Pemda untuk pemindahan gudang ke lokasi yang tetap strategis secara operasional militer dan aman bagi masyarakat sipil.

Kejadian ledakan ini menjadi pengingat pentingnya penerapan paradigma collaborative governance untuk keluar dari kolotnya paradigma Birokrasi Tradisional Weber yang sering menyebabkan ego lintas sektoral.

Hal ini merupakan kunci dari keberhasilan pelaksanaan tata ruang kota oleh pemda maupun keberhasilan pelaksanaan operasional militer. Komitmen pemerintah yang kuat diperlukan untuk tidak mengulang mimpi buruk seperti yang dialami warga Ciangsana.