Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Gede Cadhu Wibawa
Tentara Nasional Indonesia

Pengamat dan Akademisi bidang Ketahanan, Politik dan Kebijakan Publik

Kebakaran Gudang Amunisi TNI: Pentingnya Kolaborasi Tata Kelola Ruang

Kompas.com - 03/04/2024, 14:29 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PERISTIWA meledaknya Gudang amunisi TNI di Batalyon Artileri Medan (Yonawrmed) 07/155 milik Kodam Jaya di Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, jadi mimpi buruk warga perumahan yang berada di sekitar area ledakan.

Ledakan menimbulkan kepanikan karena suara dentuman yang begitu kuat. Sejumlah rumah mengalami kerusakan.

Pihak TNI mengumumkan bahwa tidak adanya korban jiwa. TNI telah melakukan penyisiran dalam radius 2 kilometer untuk memastikan tidak adanya proyektil untuk keamanan warga.

Pihak TNI AD menyatakan bahwa gudang senjata serta amunisi telah dirancang sedemikian rupa dalam sisi keamanan sehingga telah dapat diperkirakan maupun diantisipasi dampak terburuk yang mungkin terjadi.

Gudang amunisi tersebut merupakan tempat penampungan amunisi kedaluwarsa sebelum prosedur disposal dilaksanakan.

Artikel ini tidak membahas mengapa ledakan itu bisa terjadi. Pembahasan fokus terhadap masalah keamanan terkait minimnya kerja sama antara instansi pemerintah dalam hal kebijakan tata kelola kota.

Minimnya penerapan "Collaborative Governance"

Pada umumnya keputusan pembangunan fasilitas militer berdasarkan kajian ataupun telaah staf yang matang dan melalui pertimbangan, baik dari segi kepentingan operasional maupun keamanan.

Dari sisi keamanan, gudang amunisi tersebut dibangun di lokasi yang awalnya jauh dari masyarakat serta dekat dengan sumber air, yakni sungai.

Namun, lokasi gudang senjata yang telah dibangun tahun 1987 ini mengalami berbagai macam perubahan seiring pesatnya pembangunan di wilayah tersebut. 

Dengan demikian, pemilihan lokasi gudang senjata bukan jadi masalah. Namun, dinamika tata kelola ruang yang berjalan sendiri-sendiri adalah masalah utama.

Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pernah menilai bahwa urusan tata ruang di Indonesia sangat sering terjadi tumpang tindih yang berdampak dan berpontensi terjadinya konflik.

Bernardus Djojoputro sebagai Ketua IAP menyatakan bahwa masalah tata ruang terjadi karena kendala pengelolaan tata ruang lintas sektor yang tidak efektif.

Jika meninjau data gambar satelit yang diambil dari tahun 2003, kawasan tersebut masih jauh dari perumahan penduduk. Sedangkan tahun 2024, perumahan penduduk semakin mendekati fasilitas militer milik Kodam Jaya tersebut.

Kita sadar pentingnya peranan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan tata ruang. Pembangunan kota juga melibatkan kepentingan fasilitas negara lainnya, tidak hanya untuk kepentingan ekonomi semata lalu membiarkan pertumbuhan tanpa kendali.

Pertanyaanya utamanya adalah, apakah dalam kurung waktu 1987 sampai 2024 sudah ada komunikasi ataupun rapat koordinasi bersama antara Pemda dengan TNI terkait pembangunan sektor publik di sekitar fasilitas militer?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Ketua Panja BPIH Sebut Kemenag Langgar Kesepakatan Kuota Haji, Bagaimana Hitungan Sebenarnya?

Ketua Panja BPIH Sebut Kemenag Langgar Kesepakatan Kuota Haji, Bagaimana Hitungan Sebenarnya?

Nasional
Meutya Hafid soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada Pembicaraan

Meutya Hafid soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada Pembicaraan

Nasional
Ahmad Sahroni: Kalau Lawan Anies, Saya Pasti Kalah...

Ahmad Sahroni: Kalau Lawan Anies, Saya Pasti Kalah...

Nasional
PKS Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Calon Gubernur Jakarta

PKS Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Calon Gubernur Jakarta

Nasional
Komisi I DPR Minta Kemenkominfo Segera Tangani dan Jelaskan Gangguan PDN

Komisi I DPR Minta Kemenkominfo Segera Tangani dan Jelaskan Gangguan PDN

Nasional
Sahroni Yakin Bakal Menang dari Ridwan Kamil jika Bertarung di Pilkada Jakarta

Sahroni Yakin Bakal Menang dari Ridwan Kamil jika Bertarung di Pilkada Jakarta

Nasional
Meski Tak Minat Jadi Cagub Jakarta, Sahroni Siap Maju jika Diperintah Surya Paloh

Meski Tak Minat Jadi Cagub Jakarta, Sahroni Siap Maju jika Diperintah Surya Paloh

Nasional
PDN Diduga Diserang 'Ransomware', Kominfo: Masih Ditelusuri BSSN

PDN Diduga Diserang "Ransomware", Kominfo: Masih Ditelusuri BSSN

Nasional
Mengaku Tak Tertarik Jadi Gubernur Jakarta, Sahroni: Saya 1.000 Kali Lebih Galak dari Ahok

Mengaku Tak Tertarik Jadi Gubernur Jakarta, Sahroni: Saya 1.000 Kali Lebih Galak dari Ahok

Nasional
Dirjen HAM Soroti Peserta Tunarungu UTBK Diminta Copot Alat Bantu Dengar: Tak Hormati Penyandang Disabilitas

Dirjen HAM Soroti Peserta Tunarungu UTBK Diminta Copot Alat Bantu Dengar: Tak Hormati Penyandang Disabilitas

Nasional
Sahroni Pilih jadi Anggota DPR Dibandingkan Bacagub Jakarta

Sahroni Pilih jadi Anggota DPR Dibandingkan Bacagub Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com