Kebakaran Gudang Amunisi TNI: Pentingnya Kolaborasi Tata Kelola Ruang

Ledakan menimbulkan kepanikan karena suara dentuman yang begitu kuat. Sejumlah rumah mengalami kerusakan.

Pihak TNI mengumumkan bahwa tidak adanya korban jiwa. TNI telah melakukan penyisiran dalam radius 2 kilometer untuk memastikan tidak adanya proyektil untuk keamanan warga.

Pihak TNI AD menyatakan bahwa gudang senjata serta amunisi telah dirancang sedemikian rupa dalam sisi keamanan sehingga telah dapat diperkirakan maupun diantisipasi dampak terburuk yang mungkin terjadi.

Gudang amunisi tersebut merupakan tempat penampungan amunisi kedaluwarsa sebelum prosedur disposal dilaksanakan.

Artikel ini tidak membahas mengapa ledakan itu bisa terjadi. Pembahasan fokus terhadap masalah keamanan terkait minimnya kerja sama antara instansi pemerintah dalam hal kebijakan tata kelola kota.

Minimnya penerapan "Collaborative Governance"

Pada umumnya keputusan pembangunan fasilitas militer berdasarkan kajian ataupun telaah staf yang matang dan melalui pertimbangan, baik dari segi kepentingan operasional maupun keamanan.

Dari sisi keamanan, gudang amunisi tersebut dibangun di lokasi yang awalnya jauh dari masyarakat serta dekat dengan sumber air, yakni sungai.

Namun, lokasi gudang senjata yang telah dibangun tahun 1987 ini mengalami berbagai macam perubahan seiring pesatnya pembangunan di wilayah tersebut. 

Dengan demikian, pemilihan lokasi gudang senjata bukan jadi masalah. Namun, dinamika tata kelola ruang yang berjalan sendiri-sendiri adalah masalah utama.

Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pernah menilai bahwa urusan tata ruang di Indonesia sangat sering terjadi tumpang tindih yang berdampak dan berpontensi terjadinya konflik.

Bernardus Djojoputro sebagai Ketua IAP menyatakan bahwa masalah tata ruang terjadi karena kendala pengelolaan tata ruang lintas sektor yang tidak efektif.

Jika meninjau data gambar satelit yang diambil dari tahun 2003, kawasan tersebut masih jauh dari perumahan penduduk. Sedangkan tahun 2024, perumahan penduduk semakin mendekati fasilitas militer milik Kodam Jaya tersebut.

Kita sadar pentingnya peranan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan tata ruang. Pembangunan kota juga melibatkan kepentingan fasilitas negara lainnya, tidak hanya untuk kepentingan ekonomi semata lalu membiarkan pertumbuhan tanpa kendali.

Pertanyaanya utamanya adalah, apakah dalam kurung waktu 1987 sampai 2024 sudah ada komunikasi ataupun rapat koordinasi bersama antara Pemda dengan TNI terkait pembangunan sektor publik di sekitar fasilitas militer?

Jika ada, apakah telah tertuang dalam suatu kajian tertentu yang menjadi dasar tata kelola ruang di daerah tersebut?

Dapat diasumsikan ini merupakan bukti masih rendahnya hubungan lintas sektor antara pemerintah di Indonesia saat ini. Serta absennya ataupun sempitnya melihat collaborative governance sebagai paradigma yang tidak hanya untuk menyelesaikan kompleksitas masalah, melainkan juga mengantisipasi potensi permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Perancangan tata kelola ruang kota adalah kebijakan yang tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh pemerintah daerah semata. 

Perencanaan harus melibatkan seluruh unsur pemerintah maupun sipil yang memiliki kepentingan, baik secara ruang maupun untuk kepentingan operasional di wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tersebut.

Pelajaran dari ledakan Gudang Amunisi di Yonarmed

Dari kejadian ini, jika kita meninjau dari sisi pengelolaan tata ruang serta hubungan pemerintah lintas sektor, maka ada evaluasi besar untuk dikerjakan. Ada beberapa hal urgen yang bisa dilakukan.

Pertama, melakukan evaluasi ulang tata kelola ruang kota dari segi keamanan. Hal ini tidak hanya berlaku untuk Pemda Bekasi maupun Bogor yang menjadi lokasi kejadian, namun berlaku untuk seluruh Pemda di Indonesia.

Pasalnya, secara umum tata kelola ruang di Indonesia masih jauh dari kondisi baik. Faktanya, masih ada pembangunan yang dilakukan tanpa pertimbangan matang dan hanya berdasarkan kepentingan ekonomi dan politik semata.

Kedua, TNI, khususnya TNI AD perlu mengkaji ulang sistem keamanan maupun sistem disposal amunisi.

Meskipun kejadian ledakan ini nantinya dianggap akibat reaksi kimiawi, namun prosedur keamanan sudah seharusnya memikirkan kemungkinan terburuk.

Sehingga kedepannya perlu menimbang ulang bagaimana perlakuan khusus terhadap amunisi kedaluwarsa.

Ketiga, jika hal tersebut dianggap tidak bisa dilakukan secara kecepatan dan ketepatan, maka TNI-AD perlu berkoordinasi dengan Pemda untuk pemindahan gudang ke lokasi yang tetap strategis secara operasional militer dan aman bagi masyarakat sipil.

Kejadian ledakan ini menjadi pengingat pentingnya penerapan paradigma collaborative governance untuk keluar dari kolotnya paradigma Birokrasi Tradisional Weber yang sering menyebabkan ego lintas sektoral.

Hal ini merupakan kunci dari keberhasilan pelaksanaan tata ruang kota oleh pemda maupun keberhasilan pelaksanaan operasional militer. Komitmen pemerintah yang kuat diperlukan untuk tidak mengulang mimpi buruk seperti yang dialami warga Ciangsana.