Respons 4 Menteri Jokowi Saat Diminta MK Beri Keterangan dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024

"Nanti, undangannya belum saya terima, nanti kalau sudah terima, ya saya datang lah," kata Risma.

Airlangga siap jelaskan program bansos

Jawaban lebih panjang disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ditemui lepas acara buka puasa bersama di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Airlangga mengaku siap hadir dalam sidang sengketa pilpres jika diminta secara resmi.

"Insya Allah hadir," katanya.

Baca juga: MK Kirim Surat Panggilan ke Sri Mulyani, Risma, Airlangga, dan Muhadjir untuk Hadiri Sengketa Pilpres

Namun, Airlangga menegaskan bahwa program pemerintah terkait bantuan sosial (bansos) yang jadi dalil para pemohon adalah sesuatu yang legal.

Dia menjelaskan, bansos adalah program yang jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tapi bagi pemerintah kan semuanya sudah jelas, apakah itu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) apakah itu bansos, atau pun yang lain," ujar Airlangga.

Muhadjir belum tentukan sikap

Sikap paling berbeda ditunjukan Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy.

Dia menyebut akan memberikan keputusan hadir atau tidak dalam sidang sengketa pilpres ketika sudah melihat secara langsung surat resmi pemanggilannya.

Baca juga: Dipanggil MK pada Sidang Sengketa Pilpres, Airlangga Hartarto: Insya Allah Hadir

"Saya akan putuskan (hadir atau tidak) setelah ada undangan," kata Muhadjir kepada awak media di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa.

Dia menolak pertanyaan awak media apakah sudah menyiapkan diri untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa pilpres ini.

"Wong belum ada undangan kok siap-siap," ujar Muhadjir.

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud memang meminta MK menghadirkan sejumlah menteri terkait dalil mereka mengenai bansos untuk memenangkan paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Baca juga: Saat Airlangga-Muhadjir Kompak Tunggu Surat Panggilan Resmi MK dan Respons Istana...