Respons 4 Menteri Jokowi Saat Diminta MK Beri Keterangan dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024

Para saksi dan ahli yang pertama dihadirkan adalah dari kubu calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Senin, 1 April 2024.

Saksi dan ahli berikutnya pada Selasa, 2 April 2024 dihadirkan dari capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Sengketa pemilu dengan permohonan diskualifikasi capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan pemungutan suara ulang itu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Rabu (3/4/2024) hari ini,

Namun, yang ramai diperbincangkan publik adalah saat empat Menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal dihadirkan dalam sidang sebagaimana dikatakan Ketua MK, Suhartoyo pada Senin lalu.

Keempat menteri tersebut adalah Menteri Ekonomi (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Pembagunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang dijadwalkan bersaksi pada Jumat, 5 April 2024.

Terkini, juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan surat pemanggilan empat menteri tersebut telah dilayangkan per Selasa (2/4/2024).

"Sudah disampaikan, hari ini," kata Fajar, Selasa.

Pemanggilan keempat menteri ini disebut-sebut berkaitan dengan dalil para pemohon sengketa pilpres yang mempermasalahkan program bantuan sosial (bansos) pemerintah meningkat jelang pemungutan suara.

Mendengar kabar pemanggilan oleh MK, keempat menteri memberikan respons beragam.

Dia hanya menyebut akan menyanggupi diri untuk hadir dalam sidang MK jika surat pemanggilan secara resmi telah diterima.

"Kalau memang diundang, Insya Allah saya akan hadir," ujar Sri Mulyani di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa dikutip dari Kompas.id.

Risma pastikan akan datang

Hal senada diucapkan Mensos Tri Rismaharini. Perempuan yang akrab disapa Risma ini memastikan akan memenuhi panggilan MK untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Namun, posisi menteri yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini sama, masih menunggu undangan resmi dari MK.

"Nanti, undangannya belum saya terima, nanti kalau sudah terima, ya saya datang lah," kata Risma.

Airlangga siap jelaskan program bansos

Jawaban lebih panjang disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ditemui lepas acara buka puasa bersama di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Airlangga mengaku siap hadir dalam sidang sengketa pilpres jika diminta secara resmi.

"Insya Allah hadir," katanya.

Namun, Airlangga menegaskan bahwa program pemerintah terkait bantuan sosial (bansos) yang jadi dalil para pemohon adalah sesuatu yang legal.

Dia menjelaskan, bansos adalah program yang jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tapi bagi pemerintah kan semuanya sudah jelas, apakah itu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) apakah itu bansos, atau pun yang lain," ujar Airlangga.

Dia menyebut akan memberikan keputusan hadir atau tidak dalam sidang sengketa pilpres ketika sudah melihat secara langsung surat resmi pemanggilannya.

"Saya akan putuskan (hadir atau tidak) setelah ada undangan," kata Muhadjir kepada awak media di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa.

Dia menolak pertanyaan awak media apakah sudah menyiapkan diri untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa pilpres ini.

"Wong belum ada undangan kok siap-siap," ujar Muhadjir.

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud memang meminta MK menghadirkan sejumlah menteri terkait dalil mereka mengenai bansos untuk memenangkan paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.