MK Minta Bawaslu Jelaskan Temuan Intimidasi terhadap Penyelenggara Pemilu di 1.473 TPS

Kompas.com - 01/04/2024, 20:12 WIB

Fika Nurul Ulya,

Krisiandi

Tim Redaksi

Fika Nurul Ulya

Penulis

Krisiandi

Editor

Lihat Foto

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (1/4/2024). Dalam sidang tersebut MK memeriksa 11 saksi dan tujuh ahli yang dihadirkan dari pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.(ANTARA FOTO / GALIH PRADIPTA)

Sebelumnya, Bawaslu menemukan ada 1.473 TPS yang penyelenggaranya mengalami intimidasi saat penghitungan suara.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenti menyebutkan, intimidasi terjadi kepada penyelenggara atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"1.473 TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara," kata Lolly di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Sebanyak 1.473 TPS itu tersebar di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai informasi, MK memulai sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada Rabu (27/3/2024). Setelah digelar sidang pembacaan permohonan, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan ahli.

Bawaslu turut dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres yang diajukan dua kubu paslon, yaitu kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.