Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Budiman Tanuredjo
Wartawan Senior

Wartawan

Mundur atau Tetap Bertahan, Pilihan bagi Anwar Usman

Kompas.com - 30/03/2024, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DALAM jarak waktu 142 hari, Hakim Konstitusi Yang Mulia Anwar Usman kembali divonis melanggar etik.

Vonis pelanggaran etik berat pertama dijatuhkan pada Selasa 7 November 2023. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang diketuai Prof Dr Jimly Assidhiqie, Wahiddudins Adam, Bintan Saragih menyatakan Anwar Usman terbukti melanggar etik berat.

Ia dicopot sebagai Ketua MK dan dijadikan hakim non-palu untuk perkara kepemiluan.

Anwar dipersalahkan karena ikut menyidangkan norma hukum soal syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Perkara itu erat kaitannya dengan konflik kepentingan.

Perubahan norma dengan menambahkan klausul, “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.”

Putusan MK yang tidak bulat itu langsung berlaku. Akibat putusan MK itu, Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat untuk menjadi calon wapres bersama Prabowo Subianto. Dan, kemudian memenangkan kontestasi dalam pemilu presiden 14 Februari 2024.

Anwar Usman adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka. Atas putusan MKMK yang mencopotnya sebagai Ketua MK, Anwar melawan.

Ia waktu itu memberikan keterangan pers. Ia merasa menjadi korban skenario pembunuhan karakter dan korban fitnah.

Mengenai adanya dugaan konflik kepentingan, Anwar Usman dalam jumpa pers mengatakan, sejak MK dipimpin Ketua MK Jimly Asshidiqie, Mahfud MD, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat sudah ada konflik kepentingan oleh hakim MK dalam pengujian undang-undang.

Anwar pun menggugat ke PTUN dan minta agar posisinya sebagai Ketua MK dipulihkan. Proses di PTUN masih berlangsung. Putusan sela sudah dijatuhkan. Publik masih menunggu putusan final dari PTUN.

Atas perlawanan yang dilakukan Anwar, ia kembali dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Dalam sidang etik pada Kamis 28 Maret 2024, MKMK yang dipimpin I Dewa Palguna, Ridwan Mansyur, Yuliandri kembali memutuskan Anwar Usman melanggar dan diberi teguran tertulis.

Dalam pertimbangannya, Ketua MKMK I Dewa Palguna menjelaskan hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan.

Hakim konstitusi juga harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati.

"Serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah," kata dia.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com