"Tidak ada intervensi penguasa atas kemenangan pihak terkait, pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya intervensi penguasa, dalam hal ini presiden, para menteri, pj kepala daerah, aparatur negara, kepala desa, untuk memenangkan pihak terkait," kata Yakub dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3/2024).
Yakub menilai, dalil yang menyebut adanya intervensi presiden para menteri dengan mempolitisisasi program kerja pemerintah adalah absurd dan mengada-ada. Sebab, program kerja pemerintah sudah direncanakan sejak jauh hari, atau setidaknya setahun sebelumnya dengan pengajuan anggaran yang telah disetujui DPR.
Selain itu, dalil tersebut juga dinilai menafikan semua usaha, strategi, dan kerja keras partai politik pengusung, kelompok relawan, dan tim pemenangan sepanjang Pilpres 2024.
"Senyatanya berbagai kampanye dan strategi pemenangan telah dijalankan pihak terkait dengan melibatkan konsultan dan profesional bidangnya untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan pemilih dalam memberikan suara pada pihak terkait," kata dia.
Sementara, Jokowi menolak memberikan komentar pada hal-hal yang berkaitan dengan proses hukum sengketa hasil Pemilu 2024. Ia juga enggan memberikan tanggapan mengenai namanya yang diseret dalam persidangan di MK.
"Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK," kata Jokowi saat ditemui di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/3/2024).
Setelah menjawab pertanyaan itu, Kepala Negara kemudian meninggalkan lokasi keterangan pers untuk kembali ke Istana Kepresidenan, Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.