Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Kompas.com - 28/03/2024, 16:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengaku partainya tidak mempersoalkan jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merapat ke pemerintahan selanjutnya.

Adapun pemerintahan selanjutnya, berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kemungkinan bakal dipimpin pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pemenang pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Partai Golkar diketahui tergabung dalam barisan pengusung Prabowo-Gibran.

Lho, ketua umum saya menyatakan bagus, gitu lho," jawab Lodewijk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Baca juga: Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Kendati demikian, Lodewijk menegaskan bahwa Golkar tetap menunggu langkah Prabowo sebagai capres pemenang Pilpres 2024.

Menurut dia, Golkar menunggu langkah Prabowo apakah benar akan merangkul seluruh komponen bangsa, termasuk PDI-P.

"Ya mungkin dari pernyataan-pernyataan Pak Prabowo, beliau kan sampaikan 'Saya akan merangkul seluruh komponen'. Ya, kita tunggu saja. Ya. Kita tunggu apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo," ujar Wakil Ketua DPR ini.

Lebih lanjut, Lodewijk juga meyakini bahwa partainya tidak ambil pusing dengan banyaknya komposisi partai politik dalam pemerintahan ke depan.

Menurutnya komposisi yang semakin besar dan banyak, malah semakin baik untuk pemerintahan dan di parlemen.

"Enggak (pusing). Pasti setiap masalah, ada solusinya," kata Lodewijk.

Baca juga: Soal Kursi Ketua DPR, Gerindra: Kata Siapa PDI-P Oposisi?

Sebagai informasi, belakangan pembicaraan politik pasca-Pilpres 2024 mengerucut pada kemungkinan rekonsiliasi antar kubu-kubu pasangan calon.

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 sebagai pemenang Pilpres 2024, Prabowo-Gibran, ingin merangkul kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies-Muhaimin dan paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.

Salah satu bentuk sinyal merangkul itu ditandai dari bertemunya Prabowo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, yang tidak mengusungnya pada Pilpres 2024.

Nasdem diketahui mengusung Anies-Muhaimin bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selain Nasdem, Prabowo juga disebut bakal bertemu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sebelumnya mendukung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024.

PPP pada Pilpres 2024 bersama PDI-P, Perindo, dan Hanura mendukung Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com