Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Kompas.com - 28/03/2024, 14:51 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengatakan, Indonesia bakal rugi sekitar Rp 30 triliun jika relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga tidak diperpanjang.

Relaksasi ekspor yang diberikan pemerintah kepada Freeport berakhir pada Mei 2024.

Pihak Freeport tengah mengusulkan perpanjangan izin ekspor tersebut usai pemerintah melarang ekspor mineral mentah termasuk tembaga per 10 Juni 2023.

"Kan kalau kita enggak bisa ekspor, penerimaan negara akan berkurang kira-kira 2 miliar dollar AS, (atau setara dengan) Rp 30 triliun berkurangnya, dalam kurun waktu Juni sampai Desember," kata Tony Wenas saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024).

Baca juga: Jokowi Bertemu CEO Freeport di Istana, Bahas Perpanjangan Izin Tambang

Ia mengakui, permintaan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga itu sempat dibahas dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Namun, isu ini tidak dibahas dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, siang ini.

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson dan CFO Freeport-McMoran Kathleen L. Quirk.

"Itu kan ngomongnya di tingkat Pak Menteri. Nanti tanya saja sama menteri," ucapnya.

Adapun pertemuan dengan Kepala Negara kali ini membahas soal situasi pertambangan upstream.

Dibahas pula soal perkembangan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik yang sudah mencapai lebih dari 92 persen.

Baca juga: Smelter Freeport Akan Beroperasi Juni, Presiden Jokowi Klaim Bakal Serap 20.000 Tenaga Kerja Anak Muda

Masalah perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pertambangan PTFI juga dibahas sekilas.

"Disinggung dikit tapi kita enggak bahas detail, karena waktunya enggak panjang. Itu juga kan sudah dibahas semua. Sudah dibahas sebelumnya, sudah dibahas di Washington juga," jelas Tony.

Sebagai informasi, pemerintah telah melarang ekspor mineral mentah, termasuk tembaga, per 10 Juni 2023.

Namun, relaksasi diberikan kepada perusahaan yang progres pembangunan smelter di atas 50 persen per Januari 2023, salah satunya Freeport Indonesia.

Sebelumnya Tony sempat mengungkapkan bahwa perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga diminta karena pabrik smelter Manyar di Gresik baru beroperasi penuh pada Desember 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com