Kasus "Ferienjob" Jerman Bukan Perdagangan Orang

Perusahaan P3MI terkait pernah mengajukan MoU kepada Kementerian Perdagangan, tapi tidak ada tindaklanjut sosialisasi dan penyusunan SOP turunan. Sehingga program ini berjalan liar tanpa ada regulasi dan petunjuk teknis mengaturnya.

Namun demikian, kasus menimpa mahasiswa pada program ferienjob ini berpotensi dituntut Undang-undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2018. Jadi tidak bisa dituntut hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kasus ini bisa dikategorikan kasus penempatan PMI secara unprosedural.

Pihak kepolisian dan sistem hukum di Indonesia seharusnya bekerja untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penanganan kasus yang adil dan transparan sangat penting untuk melindungi hak-hak pekerja migran dan memastikan pelaku pelanggaran dituntut dengan hukum yang tepat.

Pihak penegak hukum harus bisa memisahkan antara kasus TPPO, kasus PMI unprosedural, dan kasus tindak pidana umum.

Pelabelan TPPO secara serampangan dalam kasus ketenagakerjaan bisa terjadi pencemaran nama baik dan rasa keadilan kepada pelaku dan korban.

Menjerat kasus ketenagakerjaan sebagai tindak pidana perdagangan orang, apalagi mengoreng isu TPPO bukanlah prestasi pemerintah Indonesia.

TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan luar biasa dan menjadi musuh dunia. Jika ada kasus TPPO, maka merupakan aib besar negara, baik negara sumber tenaga kerja maupun negara penerima tenaga kerja.

Meskipun human trafficking menjadi agenda internasional, tetapi tidak bisa setiap permasalahan ketenagakerjaan dilarikan ke kasus TPPO. Ini bisa mencoreng wajah Indonesia sebagai negara yang lemah pelindungan terhadap keselamatan warga negaranya.

Pemerintah Jerman bisa saja tersinggung program resmi ferienjob dianggap mengandung unsur human trafficking. Ini berpotensi merusak hubungan diplomatik Indonesia dengan Jerman, terutama dalam hubungan kerja sama ketenagakerjaan.

Pemerintah harus mengakui persoalan terjadi di dunia ketenagakerjaan migran adalah akibat kesalahan sistem. Sistem dibangun oleh negara masih banyak titik lemahnya.

Masih banyak regulasi kosong dalam melindungi dan membuka kesempatan kerja pada rakyat yang hendak bekerja ke luar negeri.

Jadi program Ferienjob tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Meskipun terdapat beberapa masalah terkait ketenagakerjaan dan prosedur penempatan, namun masalah tersebut tidak melibatkan unsur eksploitasi manusia seperti yang terjadi dalam kasus TPPO. Jadi, tidak tepat jika program Ferienjob disamakan dengan kasus TPPO.

Peluang Ferienjob

Di tengah bonus demografi (melimpah tenaga kerja produktif) dan minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia, pemerintah semestinya lincah memanfaatkan program ferienjob ini sebagai ajang buat mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan di waktu libur.

Tentunya, mahasiswa harus sadar bahwa program ferienjob adalah program kerja kasar, bukan magang.

Meski program ferienjob adalah program kerja kasar buat mahasiswa selama 3 bulan di waktu libur, namun program ini sangat bagus untuk mahasiswa mendapatkan uang saku dan pengalaman di negara orang.

Program yang dimulai pada Oktober 2022, adalah suatu terobosan buat mahasiswa untuk bisa mendapat penghasilan di waktu libur.

Dengan program fereinjob di Jerman ini mahasiswa banyak belajar tentang budaya dan etos kerja masyarakat Jerman. Mahasiswa bisa mendapat wawasan tentang pelindungan hak-hak pekerja oleh pemerintahan Jerman, kenapa Jerman menjadi daya tarik bagi pekerja internasional.

Di sinilah pengalaman yang mahal didapat mahasiswa, bagaimana suka dukanya bekerja sebagai buruh kasar. Mahasiswa sudah mengenal dunia sewaktu masih kuliah di negeri orang.

Mahasiswa yang tidak siap kerja dan fisiknya tidak terbiasa di musim dingin jangan ikut program fereinjob. Hal ini bisa menimbulkan masalah seperti yang terjadi sekarang.

Namun sayang, Kemendikbudristek lewat surat tertanggal 27 Oktober 2023 mengimbau agar mahasiswa tidak mengikuti program Ferienjob di Jerman, baik untuk kegiatan yang sedang berlangsung maupun yang akan berangkat.

Pihak KBRI Berlin menyatakan bahwa KBRI tidak menghalangi Ferienjob. Fokus KBRI Berlin adalah Ferienjob dijadikan MBKM yang secara hukum tidak sesuai dan visa juga berbeda.

Pemerintah cenderung bertindak praktis menilai persoalan pada sebagian kecil mahasiswa sebagai kasus TPPO, maka wajar timbul langkah praktis juga dengan menghentikan program ferienjob ini.

Semestinya, pemerintah menangkap peluang ini. Tentunya dengan membuat regulasi pelindungan saat perekrutan, penempatan, saat bekerja dan pemulangan.

Pemerintah melalui BP2MI bisa menetapkan beban biaya yang ditanggung oleh mahasiswa untuk ikut program ferienjob untuk melindungi mahasiswa tidak dihisap darahnya oleh program tersebut.

Jika ada biaya yang dibebankan kepada peserta di luar cost structure, maka P3MI bisa diseret melakukan praktik overcharging.

Jika pemerintah mengelola ferienjob sebagai program resmi dan membangun sistem tata kelolanya, maka bisa meminimalkan terjadinya masalah. Bisa menjadi peluang bagi mahasiswa untuk mendapat pekerjaan di waktu libur dan pengalaman menarik di negeri Bundesrepublik Deutschland ini.