Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mayjen TNI Rido Hermawan, M.Sc
Pengajar Lemhannas

Tenaga Ahli Pengajar Bidang Kewaspadaan Nasional di Lemhannas

Urgensi Kelanjutan dan Kelangsungan Kepentingan Nasional Indonesia

Kompas.com - 23/03/2024, 10:27 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SEJAK periode awal kemerdekaan pada 1945, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan berkaitan dengan menjaga persatuan, stabilitas, dan kemajuan bangsa.

Dalam konteks ini, keberlanjutan dan keberlangsungan kepentingan nasional menjadi keharusan yang tak terelakkan—demi mengantarkan bangsa ini menuju masa depan gemilang.

Keberlanjutan mengacu pada upaya untuk memelihara dan meningkatkan kualitas hidup manusia, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dalam konteks Indonesia, keberlanjutan menjadi penting dalam berbagai aspek, seperti:

Lingkungan. Menjaga kelestarian alam dan sumber daya alam merupakan landasan bagi pembangunan berkelanjutan.

Indonesia memang kaya akan sumber daya alam, namun eksploitasi berlebihan tanpa memperhatikan kelestariannya, dapat membahayakan generasi mendatang.

Ekonomi. Pembangunan ekonomi berkelanjutan haruslah mengedepankan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan, tentu tidak akan membawa manfaat jangka panjang.

Sosial. Keberlanjutan sosial berarti memastikan akses yang adil bagi seluruh rakyat terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Hal ini penting untuk membangun masyarakat maju dan sejahtera.

Sementara itu, kepentingan nasional adalah tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu bangsa.

Sejauh ini, kepentingan nasional kita tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menjaga keberlangsungan kepentingan nasional, berarti memastikan bahwa tujuan dan cita-cita tersebut dapat dicapai secara berkelanjutan.

Hal ini jelas membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Terkait hal tersebut, saat ini Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan terkait dengan perubahan iklim. Sebagai negara yang wilayahnya dilintasi garis Khatulistiwa, sebenarnya sudah sejak ratusan, bahkan ribuan tahun silam, negeri ini jadi salah satu wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Seperti yang sedang kita alami sekarang. Panen padi yang terganggu menyebabkan harga jual beras melonjak di pasaran. Terang saja hal ini mengancam ketahanan pangan.

Persoalan kelola energi dan air, juga tak bisa dipandang sebelah mata oleh pemerintahan baru nanti.

Bencana alam. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, longsor, banjir, dan tanah bergerak.

Beberapa fenomena bencana yang terjadi di Pulau Jawa, sudah cukup menjadi acuan bagi kita untuk belajar lebih cermat dari pengalaman berbangsa.

Bencana alam tentu menyebabkan kerusakan infrastruktur dan ekonomi yang signifikan, tapi paling tidak kita tahu bagaimana meminimalisasi dampaknya.

Ketimpangan sosial. Ketimpangan pendapatan dan akses terhadap layanan publik masih menjadi masalah besar di Indonesia—terutama di kota-kota kecil yang sedang tumbuh. Hal ini dapat memicu gesekan dan konflik sosial, serta menghambat pembangunan nasional.

Tugas berat pemerintah berikutnya, meretas jalan baru untuk meratakan akses pada layanan yang setara, untuk menjauhkan jarak ketimpangan sosial yang kadung melebar.

Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia sejatinya juga memiliki peluang untuk mencapai keberlanjutan dan keberlangsungan kepentingan nasionalnya.

Terhitung dari sekarang, Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2045 mendatang, di mana jumlah penduduk usia produktif akan lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif.

Bonus ini ini bisa menjadi peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi—dengan modal besar berupa kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang berlimpah. Hasilnya, sudah terang akan berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Satu lagi peluang yang belum digarap maksimal di negara kita, yaitu kemajuan teknologi. Nyaris semua dimensi kehidupan kita hari ini, tersentuh oleh kecanggihan teknologi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com