Urgensi Kelanjutan dan Kelangsungan Kepentingan Nasional Indonesia

SEJAK periode awal kemerdekaan pada 1945, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan berkaitan dengan menjaga persatuan, stabilitas, dan kemajuan bangsa.

Dalam konteks ini, keberlanjutan dan keberlangsungan kepentingan nasional menjadi keharusan yang tak terelakkan—demi mengantarkan bangsa ini menuju masa depan gemilang.

Keberlanjutan mengacu pada upaya untuk memelihara dan meningkatkan kualitas hidup manusia, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dalam konteks Indonesia, keberlanjutan menjadi penting dalam berbagai aspek, seperti:

Lingkungan. Menjaga kelestarian alam dan sumber daya alam merupakan landasan bagi pembangunan berkelanjutan.

Indonesia memang kaya akan sumber daya alam, namun eksploitasi berlebihan tanpa memperhatikan kelestariannya, dapat membahayakan generasi mendatang.

Ekonomi. Pembangunan ekonomi berkelanjutan haruslah mengedepankan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan, tentu tidak akan membawa manfaat jangka panjang.

Sosial. Keberlanjutan sosial berarti memastikan akses yang adil bagi seluruh rakyat terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Hal ini penting untuk membangun masyarakat maju dan sejahtera.

Sementara itu, kepentingan nasional adalah tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu bangsa.

Sejauh ini, kepentingan nasional kita tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menjaga keberlangsungan kepentingan nasional, berarti memastikan bahwa tujuan dan cita-cita tersebut dapat dicapai secara berkelanjutan.

Hal ini jelas membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Terkait hal tersebut, saat ini Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan terkait dengan perubahan iklim. Sebagai negara yang wilayahnya dilintasi garis Khatulistiwa, sebenarnya sudah sejak ratusan, bahkan ribuan tahun silam, negeri ini jadi salah satu wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Seperti yang sedang kita alami sekarang. Panen padi yang terganggu menyebabkan harga jual beras melonjak di pasaran. Terang saja hal ini mengancam ketahanan pangan.

Persoalan kelola energi dan air, juga tak bisa dipandang sebelah mata oleh pemerintahan baru nanti.

Bencana alam. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, longsor, banjir, dan tanah bergerak.

Beberapa fenomena bencana yang terjadi di Pulau Jawa, sudah cukup menjadi acuan bagi kita untuk belajar lebih cermat dari pengalaman berbangsa.

Bencana alam tentu menyebabkan kerusakan infrastruktur dan ekonomi yang signifikan, tapi paling tidak kita tahu bagaimana meminimalisasi dampaknya.

Ketimpangan sosial. Ketimpangan pendapatan dan akses terhadap layanan publik masih menjadi masalah besar di Indonesia—terutama di kota-kota kecil yang sedang tumbuh. Hal ini dapat memicu gesekan dan konflik sosial, serta menghambat pembangunan nasional.

Tugas berat pemerintah berikutnya, meretas jalan baru untuk meratakan akses pada layanan yang setara, untuk menjauhkan jarak ketimpangan sosial yang kadung melebar.

Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia sejatinya juga memiliki peluang untuk mencapai keberlanjutan dan keberlangsungan kepentingan nasionalnya.

Terhitung dari sekarang, Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2045 mendatang, di mana jumlah penduduk usia produktif akan lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif.

Bonus ini ini bisa menjadi peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi—dengan modal besar berupa kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang berlimpah. Hasilnya, sudah terang akan berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Satu lagi peluang yang belum digarap maksimal di negara kita, yaitu kemajuan teknologi. Nyaris semua dimensi kehidupan kita hari ini, tersentuh oleh kecanggihan teknologi.

Jika kita sanggup memanfaatkannya secara tepat guna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan di berbagai bidang, maka potensi besar yang terkandung di dalamnya bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Keberlanjutan dan keberlangsungan kepentingan nasional adalah hal yang sangat penting bagi masa depan Indonesia.

Upaya untuk mencapainya harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh elemen bangsa. Dengan kerja keras dan kerja sama yang solid, Indonesia dapat mencapai cita-citanya sebagai bangsa yang maju, sejahtera, dan berkemajuan.

Makna pembentukan bangsa dan negara

Pembentukan bangsa dan negara tidak hanya berkaitan dengan kemerdekaan fisik dari penjajahan, tetapi juga dengan menciptakan keamanan dan kesejahteraan bersama bagi seluruh warga negara.

Visi untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab telah menjadi tujuan utama dalam perjuangan membangun Indonesia sejak awal kemerdekaannya.

Identitas nasional yang kuat, didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, telah menjadi perekat berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia.

Pendalaman kita akan makna tersebut, kemudian mengantarkan pada terbentuknya konsensus berbangsa. Pentingnya menciptakan konsensus nasional yang kokoh menjadi landasan utama dalam membangun keberlanjutan kepentingan nasional.

Konsensus ini tidak hanya mencakup kesepakatan politik antarpartai politik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa yang diwujudkan dalam Pancasila.

Proses demokratisasi yang terus berjalan di Indonesia selama ini, menjadi sarana untuk menghasilkan konsensus yang inklusif dan berkelanjutan, di mana semua pihak dapat berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan yang memengaruhi nasib bangsa kita ke depan.

Cita-cita dan tujuan nasional yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, pun memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi kepentingan nasional Indonesia.

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan, penting untuk selalu mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh adicita negara.

Kepentingan nasional yang mencakup kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, harus selalu dijaga dan dipertahankan dalam setiap langkah pembangunan.

Sampai pada bagian ini, kemudian kita bisa membuat tinjauan holistik bagi keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan Nasional dari sudut pandang Astagatra, yaitu delapan gatra yang menjadi kerangka berpikir dalam pembangunan nasional.

Gatra geografis. Indonesia memiliki letak geografi strategis, yaitu di antara dua benua dan dua samudera. Hal ini jelas sekali memberi peluang besar dan tantangan bagi pembangunan nasional Indonesia berikutnya.

Gatra sumber kekayaan alam. Indonesia memiliki kekayaan alam yang nyaris tiada dua di muka Bumi.

Jika dikelola dengan baik dan benar, tanpa cawe-cawe yang merugikan dari pihak asing, terutama negara yang memiliki kepentingan terselubung pada negara ini, kita punya modal besar untuk membangun negara dan melipatgandakan kesejahteraan rakyat.

Gatra sumber daya manusia. SDM Indonesia merupakan kunci bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, demi menciptakan SDM unggul yang berdaya saing global.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menjadi 75,54 atau naik dibandingkan tahun 2018 sebesar 71,39.

Penduduk Indonesia berusia 25 tahun ke atas rata-rata sudah menempuh 8,17 tahun masa sekolah atau telah menyelesaikan pendidikan setara kelas VIII. Sedangkan penduduk berusia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 12,91 tahun atau setara dengan Diploma I.

Capaian IPM tertinggi ditempati oleh Provinsi Jakarta dengan IPM sebesar 80,47, sedangkan capaian terendah ditempati oleh Provinsi Papua dengan IPM sebesar 60,06.

Ada pun Provinsi Jakarta untuk pertama kalinya dan satu-satunya tercatat sebagai provinsi yang telah memasuki status pembangunan manusia “sangat tinggi”.

Sementara itu, tujuh provinsi tercatat mulai memasuki status pembangunan manusia “tinggi”, yaitu Provinsi Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Gatra ideologi. Pancasila merupakan adicita bangsa Indonesia yang menjadi landasan bagi pembangunan nasional—bahkan untuk skala global.

Manusia Indonesia yang ber-Tuhan, menjunjung tinggi kemanusiaan untuk terus bersatu secara bergotong-royong, demi melahirkan keadilan sosial ke seantero negeri.

Pancasila bukan hanya berguna secara langsung dalam konteks Indonesia, tetapi juga dapat menjadi jalan keluar potensial guna mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil, damai, dan berkeadaban.

Namun, demi mewujudkan hal tersebut, diperlukan komitmen bersama dari seluruh masyarakat global untuk mengejawantahkan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila ke dalam kebijakan dan praktik di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Gatra politik. Sistem politik Indonesia yang demokratis harus mampu menampung aspirasi rakyat dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Poin ini jelas masih harus terus dirombak dan diperbaiki secara mangkus.

Tanpa kancah politik yang dinamis, bangsa ini hanya akan berkubang dalam masalah yang tak berujung pangkal. Sudah tak perlu lagi kita saling menghujat dan berbantahan untuk mengurusi soal-soal lama. Bangsa ini butuh angin segar perubahan dari generasi kiwarinya.

Gatra ekonomi. Pembangunan ekonomi harus dilakukan secara berkelanjutan, merata, dan berkeadilan. Roda ekonomi yang berputar di setiap provinsi, turut menjaga kestabilan negara di tengah tak menentunya situasi dunia kita sekarang.

Gatra sosial budaya. Keberagaman sosial budaya Indonesia merupakan kekuatan dan potensi yang harus dijaga dan dilestarikan. Karena itulah modal besar yang kita punya, dan tak boleh ada pihak mana pun yang boleh merusaknya dengan cara apa pun.

Khusus dalam menyikapi lompatan teknologi, di ranah ini, kita masih perlu melakukan banyak sekali penyesuaian untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain yang sudah melek teknologi sejak setengah abad lalu.

Di beberapa negara maju, lokomotif perubahan mereka adalah teknologi yang terus diperbarui. Sementara Indonesia, misalnya, masih menggunakan alutsista dengan teknologi yang padahal sudah mulai ditinggalkan dunia militer modern.

Terakhir, gatra pertahanan dan keamanan, yang harus dijaga dan diperkuat untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta menjaga kedaulatan negara dari gangguan negara lain yang punya kecenderungan invasif.

Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta adalah sistem pertahanan negara yang dianut dan dipilih oleh Indonesia.

Sesuai Undang-Undang RI No 34 Tahun 2004, Hankamrata adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

Oleh karenanya, maka segenap warga negara harus punya pemahaman yang sama terkait ini, serta harus berupaya membangun kekuatan, kemampuan dan keunggulan seusai dinamika perkembangan zaman yang dinamis, sehingga kedigdayaan bangsa kita di mata dunia, tidak dipandang sebelah mata.

Prioritas kepentingan nasional masa kini

Pemerintahan Indonesia berikutnya bisa memengaruhi prospek Indonesia berdasarkan berbagai faktor yang mungkin terlibat.

Pertama, terkait Kebijakan Ekonomi. Proyeksi ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan selanjutnya, akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang diterapkan.

Mencakup kebijakan terkait investasi, perdagangan, pajak, dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, bakal meningkatkan prospek ekonomi Indonesia.

Kedua, Stabilitas Politik dan Keamanan. Kestabilan politik dan keamanan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal.

Ketiga, Hubungan Luar Negeri. Hubungan Indonesia dengan negara-negara lain juga akan memengaruhi prospek Indonesia ke depan.

Kebijakan luar negeri yang proaktif dan kolaboratif dapat membantu meningkatkan kerja sama ekonomi dan diplomasi, yang dapat menguntungkan pertumbuhan dan stabilitas negara.

Keempat, Kebijakan Lingkungan. Seiring meningkatnya kesadaran akan isu-isu lingkungan, kebijakan pemerintah terkait perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber kekayaan alam akan menjadi faktor penting dalam menentukan prospek jangka panjang Indonesia.

Kelima, Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Birokrasi. Peningkatan efisiensi dan transparansi dalam administrasi pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Keenam, Pendidikan dan Keterampilan. Pendidikan adalah fondasi untuk pembangunan jangka panjang Indonesia. Pada 2024, pemerintah harus memprioritaskan investasi dalam pendidikan berkualitas, yang mencakup peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan.

Selain itu, penting untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja global yang terus berubah.

Ketujuh, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Untuk membangun bangsa yang kuat dan produktif, maka Indonesia harus fokus pada peningkatan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, pencegahan penyakit menular, peningkatan gizi, dan penanggulangan kemiskinan serta kesenjangan sosial.

Pemilu raya telah kita rampungkan. Rakyat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan mereka kepada pemimpinnya yang baru. Apa pun hasil dari kontestasi tersebut, kita harus menghormatinya.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tak ada salahnya kita merujuk pada petunjuk Al-Quran yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa’ [4]: 59) []