Urgensi Kelanjutan dan Kelangsungan Kepentingan Nasional Indonesia

Jika kita sanggup memanfaatkannya secara tepat guna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan di berbagai bidang, maka potensi besar yang terkandung di dalamnya bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Keberlanjutan dan keberlangsungan kepentingan nasional adalah hal yang sangat penting bagi masa depan Indonesia.

Upaya untuk mencapainya harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh elemen bangsa. Dengan kerja keras dan kerja sama yang solid, Indonesia dapat mencapai cita-citanya sebagai bangsa yang maju, sejahtera, dan berkemajuan.

Makna pembentukan bangsa dan negara

Pembentukan bangsa dan negara tidak hanya berkaitan dengan kemerdekaan fisik dari penjajahan, tetapi juga dengan menciptakan keamanan dan kesejahteraan bersama bagi seluruh warga negara.

Visi untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab telah menjadi tujuan utama dalam perjuangan membangun Indonesia sejak awal kemerdekaannya.

Identitas nasional yang kuat, didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, telah menjadi perekat berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia.

Pendalaman kita akan makna tersebut, kemudian mengantarkan pada terbentuknya konsensus berbangsa. Pentingnya menciptakan konsensus nasional yang kokoh menjadi landasan utama dalam membangun keberlanjutan kepentingan nasional.

Konsensus ini tidak hanya mencakup kesepakatan politik antarpartai politik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa yang diwujudkan dalam Pancasila.

Proses demokratisasi yang terus berjalan di Indonesia selama ini, menjadi sarana untuk menghasilkan konsensus yang inklusif dan berkelanjutan, di mana semua pihak dapat berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan yang memengaruhi nasib bangsa kita ke depan.

Cita-cita dan tujuan nasional yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, pun memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi kepentingan nasional Indonesia.

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan, penting untuk selalu mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh adicita negara.

Kepentingan nasional yang mencakup kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, harus selalu dijaga dan dipertahankan dalam setiap langkah pembangunan.

Sampai pada bagian ini, kemudian kita bisa membuat tinjauan holistik bagi keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan Nasional dari sudut pandang Astagatra, yaitu delapan gatra yang menjadi kerangka berpikir dalam pembangunan nasional.

Gatra geografis. Indonesia memiliki letak geografi strategis, yaitu di antara dua benua dan dua samudera. Hal ini jelas sekali memberi peluang besar dan tantangan bagi pembangunan nasional Indonesia berikutnya.

Gatra sumber kekayaan alam. Indonesia memiliki kekayaan alam yang nyaris tiada dua di muka Bumi.

Jika dikelola dengan baik dan benar, tanpa cawe-cawe yang merugikan dari pihak asing, terutama negara yang memiliki kepentingan terselubung pada negara ini, kita punya modal besar untuk membangun negara dan melipatgandakan kesejahteraan rakyat.

Gatra sumber daya manusia. SDM Indonesia merupakan kunci bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, demi menciptakan SDM unggul yang berdaya saing global.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menjadi 75,54 atau naik dibandingkan tahun 2018 sebesar 71,39.

Penduduk Indonesia berusia 25 tahun ke atas rata-rata sudah menempuh 8,17 tahun masa sekolah atau telah menyelesaikan pendidikan setara kelas VIII. Sedangkan penduduk berusia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 12,91 tahun atau setara dengan Diploma I.

Capaian IPM tertinggi ditempati oleh Provinsi Jakarta dengan IPM sebesar 80,47, sedangkan capaian terendah ditempati oleh Provinsi Papua dengan IPM sebesar 60,06.

Ada pun Provinsi Jakarta untuk pertama kalinya dan satu-satunya tercatat sebagai provinsi yang telah memasuki status pembangunan manusia “sangat tinggi”.

Sementara itu, tujuh provinsi tercatat mulai memasuki status pembangunan manusia “tinggi”, yaitu Provinsi Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Gatra ideologi. Pancasila merupakan adicita bangsa Indonesia yang menjadi landasan bagi pembangunan nasional—bahkan untuk skala global.

Manusia Indonesia yang ber-Tuhan, menjunjung tinggi kemanusiaan untuk terus bersatu secara bergotong-royong, demi melahirkan keadilan sosial ke seantero negeri.

Pancasila bukan hanya berguna secara langsung dalam konteks Indonesia, tetapi juga dapat menjadi jalan keluar potensial guna mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil, damai, dan berkeadaban.