Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Akui Tawari Nasdem Bergabung, Surya Paloh: "Fifty-fifty"...

Kompas.com - 22/03/2024, 15:01 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto mengaku mengajak Partai Nasdem bergabung dalam pemerintahan ke depan.

Hal itu disampaikannya setelah ia menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

“Saya selalu menawarkan, saya selalu mengajak,” ujar Prabowo.

Mendengar hal itu, Surya pun tertawa. Keduanya lantas berjabat tangan di depan awak media.

Baca juga: Prabowo Datangi Surya Paloh, Nasdem Gelar Karpet Merah

Ditemui terpisah, Surya tak menutup kemungkinan bergabung dengan pemerintahan baru.

Baginya, semua kemungkinan bisa terjadi pada dunia politik Tanah Air.

“Kita lihat perkembangan ke depan. Fifty-fifty possibility ya,” ucap Surya.

Ia menyampaikan, pertemuan itu merupakan cara Prabowo menyampaikan terima kasih atas ucapan selamat yang diberikan Surya padanya dan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka karena telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang Pilpres 2024.

“Itu penghargaan Pak Prabowo saja,” ucap dia.

Nasdem merupakan partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju (KPU) yang memberikan selamat pada Prabowo dan Gibran.

Baca juga: Pengamat Nilai Nasdem Berpeluang Bergabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Padahal, Nasdem merupakan bagian dari Koalisi Perubahan yang pada pilpres kemarin mendukung capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Namun, Gibran sendiri menyampaikan ingin merangkul semua pihak untuk membangun pemerintahan ke depan.

Ia mengkelaim, ada upaya melakukan pendekatan pada lebih dari satu parpol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com