Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Depan Pedemo, Adian Napitupulu PDI-P: Soeharto Diturunkan, Mungkin Terulang Enggak?

Kompas.com - 20/03/2024, 09:26 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Fraksi PDI-P sekaligus aktivis '98 Adian Napitupulu bercerita mengenai Presiden kedua Soeharto yang digulingkan oleh rakyat pada 1998. Adian bertanya apakah kejadian penggulingan presiden tersebut mungkin terjadi kembali atau tidak.

Hal tersebut Adian sampaikan saat menerima massa demo yang mendesak hak angket DPR dan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di ruang Fraksi PDI-P, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024) malam.

Perwakilan massa demo berasal dari Banten Bersatu, Aliansi Mahasiswa Jawa Barat, Gerakan Sipil, dan Forum Koordinasi Nasional.

Lalu, tampak pula tokoh dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yakni Ahmad Yani dan Marwan Batubara.

Baca juga: Tunggu Megawati, Adian: Hak Angket Itu Bukan Keputusan yang Diambil Tiba-tiba

Mulanya, Adian bertanya apakah pemilu di Indonesia pernah diulang atau tidak.

"Termasuk misalnya apakah pemilu bisa diulang, pelajari sejarah. Pernah enggak di Indonesia pemilu diulang?" tanya Adian ke sejumlah perwakilan massa demo.

"Pernah," jawab para pedemo.

"Pernah, '97 pemilu, '99 kembali diulang. Jadi kalau kita mau mencari jawaban, kita buka lagi sejarah itu. Pernah tidak kemudian pemilu diulang kembali, pernah, tahun berapa? 1999," tutur Adian.

Lalu, Adian kembali bertanya kepada perwakilan massa, apakah hak angket DPR pernah menjatuhkan presiden atau tidak.

Baca juga: Adian Sebut Keputusan Pengguliran Hak Angket Tinggal Tunggu Perintah Megawati

Adian mengingatkan bahwa sejarah sangat mungkin terjadi kembali di masa depan.

"Pernah tidak kemudian hak angket menjatuhkan presiden? Pernah enggak?" tanya Adian.

"Pernah," jawab pedemo.

"Kapan? Gus Dur. Tapi, pernah enggak kemudian hak angket tidak menjatuhkan siapa-siapa?Pernah. Artinya bahwa sejarah itu selalu berulang dari waktu ke waktu. Sehingga orang bilang satu-satunya yang kebenaran yang diajarkan pada sejarah manusia, manusia tidak pernah belajar dari sejarah. Karena selalu berulang. Apakah mungkin terjadi pengulangan? Ya mungkin saja, secara historis pernah terjadi kok," tegas Adian.

Kemudian, Adian memberi contoh Soeharto yang baru dilantik pada Maret 1998, tetapi tidak lama kemudian diturunkan dari jabatannya.

Baca juga: Adian Napitupulu: Puan Tidak Pernah Tutup Mata Terhadap Hak Angket Pemilu

Dia kembali menyinggung mengenai sejarah yang mungkin terulang. Menurutnya, sejarah akan terulang, baik itu harus menunggu 10 tahun, 20 tahun, maupun 30 tahun.

"Kemudian, 11 Maret 98 Soeharto dilantik. 71 hari kemudian, 21 Mei diturunkan. Ia hanya dilantik 71 hari. Mungkin enggak terulang? Sejarah mengatakan pernah terjadi," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Nasional
PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

Nasional
Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Nasional
Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Nasional
KPK Nilai Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Punya Konflik Kepentingan Jika Kembali Mengadili

KPK Nilai Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Punya Konflik Kepentingan Jika Kembali Mengadili

Nasional
PDI-P: Belum Ada Ridwan Kamil dan Kaesang di Daftar Kandidat untuk Pilkada Jakarta

PDI-P: Belum Ada Ridwan Kamil dan Kaesang di Daftar Kandidat untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Menko Polhukam Sebut 164 Wartawan Main Judi Online, Transaksi Capai Rp 1,4 Miliar

Menko Polhukam Sebut 164 Wartawan Main Judi Online, Transaksi Capai Rp 1,4 Miliar

Nasional
PDI-P Lempar Sinyal Usung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

PDI-P Lempar Sinyal Usung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

Nasional
KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

Nasional
PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Nasional
Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Nasional
Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Nasional
TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com