Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

463 Suara Nasdem Lenyap di Bandung, Tak Terkoreksi karena Golkar Geram dan Waktu Mepet

Kompas.com - 20/03/2024, 06:43 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

Ia kemudian menantang balik bahwa jika memang rekapitulasi tingkat nasional bisa mengoreksi perolehan suara berdasarkan formulir tingkat TPS, maka Golkar siap membawa data selisih suara lebih banyak lagi.

Rizki, juga saksi Nasdem, membalasnya. Ia mengatakan, tidak pada tempatnya Golkar bicara seperti itu, karena partai berlambang pohon beringin itu tidak menyatakan keberatan sejak rekapitulasi di tingkat daerah, berbeda dengan dirinya.

Berakhir tak terkoreksi

Sengkarut ini membuat pengesahan suara pileg DPR RI 2024 dari dapil Jawa Barat I tertunda 4 jam lebih.

Pada akhirnya, Hasyim mengambil keputusan bahwa selisih suara yang diadukan partai Nasdem ini tidak dapat dikoreksi saat ini.

Ia menjelaskan, seluruh pihak telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penelusuran, tetapi lagi-lagi terbatas dengan keterbatasan data formulir C.Hasil akibat tidak terbukanya KPU Kota Bandung.

Baca juga: KPU Jawa Barat Ungkap Alasannya Baru Rekapitulasi Nasional Sehari Sebelum Penetapan Hasil Pemilu

"Faktanya sudah ditelusuri. Kalau mau disandingkan lagi, juga ada keterbatasan (data) juga," ucapnya.

Sementara itu, opsi untuk mengoreksi 463 suara Nasdem yang hilang sebagaimana dikonfirmasi Bawaslu juga tidak bisa dilakukan karena adanya keberatan dari Golkar.

"Kami meyakini sesungguhnya yang bisa terakomodir adalah formulir C.Hasil TPS dan D.Hasil kecamatan yang selisih di 60 TPS, tetapi kemungkinan ada keberatan dari partai lain, Golkar, yang faktanya menyampaikan keberatan. Bukan kita tidak mengakomodir. Sudah kita sampaikan di forum ini tapi ada keberatan," ungkap Hasyim.

"Ini kan tidak bisa kemudian kita penuhi atau tolak dua-duanya. Jalan tengahnya kita membuat kejadian khusus berdasarkan dokumen-dokumen yang ada dan kami akan menyatakan, berdasarkan penelusuran KPU Jawa Barat, ditemukan 463 suara (hilang) berdasarkan (formulir) C.Hasil. Itu akan kami tulis di kejadian khusus," jelasnya.

Baca juga: Sekolah di Dekat KPU dan Bawaslu RI Diliburkan saat Pengumuman Hasil Pemilu 2024

Hasyim juga meminta Bawaslu agar membuat catatan kejadian khusus menurut pandangan mereka sendiri terkait sengkarut ini.

Ia juga mempersilakan Golkar dan Nasdem menyampaikan catatan keberatan sekeras apapun terkait dinamika dalam rekapitulasi tingkat nasional yang berakhir antiklimaks ini.

Ia menjelaskan, dokumen-dokumen ini kelak akan menjadi bahan yang cukup untuk Nasdem mengajukan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

Akhirnya, perolehan suara partai-partai politik dalam pileg DPR RI dapil Jawa Barat I disahkan tanpa ada koreksi sedikit pun usai rapat berlangsung 4 jam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com