Putin, Jokowi, dan Demokrasi Kita

Raihan suara yang nyaris 60 persen memang tak semencolok raihan suara Putin. Namun untuk Indonesia yang beberapa kali telah menyelenggarakan pemilihan serupa alias diikuti oleh beberapa paslon, raihan Paslon nomor dua memang tidak berpreseden.

Bagi Jokowi, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan para minion-nya, raihan tersebut tentu prestasi tanpa preseden. 

Namun bagi sebagian pihak, terutama yang sangat fokus dengan kesehatan demokrasi Indonesia, raihan tersebut justru mengundang tanda tanya.

Ada mesin politik apa yang sedang bekerja di belakang paslon 02, sehingga menghasilkan kemenangan tanpa preseden tersebut?

Apapun mesin politik tersebut, banyak pihak meyakini dan berpendapat bahwa paslon 01 dan 03 sebenarnya tidak berhadapan dengan paslon 02, tapi berhadapan dengan pemerintahan Jokowi yang ditempeli di depannya gambar paslon 02.

Sebagaimana saya sebutkan di atas, keberhasilan beberapa pihak dalam menyentralisasi politik nasional ke dalam satu nama, yakni nama Jokowi, juga mendorong terkanalisasinya kekuatan ekonomi politik ke satu nama tersebut, yang membuat posisi Jokowi secara ekonomi politik akhirnya "agak mirip" dengan posisi Vladimir Putin.

Boleh jadi kurang tepat disebut sebagai pemimpin "koalisi oligarki", tapi banyak sedikitnya ada indikasi ke sana.

Bermodalkan jabatan presiden, Jokowi tidak saja berhasil memobilisasi segala sumber daya negara yang bisa dimobilisasi untuk memuluskan kemenangan paslon yang ia dukung, tapi juga oleh banyak pengamat dikatakan terkesan menebar ketakutan kepada kekuatan-kekuatan ekonomi politik yang ada untuk mendukung paslon lain selain yang didukung oleh Jokowi, karena berpotensi akan berhadapan dengan presiden yang sedang berkuasa.

Meski begitu, tentu Indonesia masih lebih beruntung ketimbang Rusia dalam hal demokrasi. Paslon nomor urut 01 dan 03 bukanlah paslon boneka Jokowi.

Meskipun terpukul secara telak di dalam kancah pemilihan presiden 2024 karena hal-hal yang saya sebutkan di atas, kekalahan mereka masih menuai kebanggaan bagi Indonesia mengingat masih ada kekuatan ekonomi politik di negeri ini yang menolak menjadikan Jokowi sebagai Vladimir Putin.

Karena itu, besar harapan kita ke depan bahwa kedua kandidat yang kalah beserta dengan kekuatan politik yang mendukungnya secara tegas dan berani memilih jalan oposisi.

Pun kekuatan masyarakat sipil (civil society) yang telah lebih dulu melihat indikasi kurang baik di balik segala langkah politik Presiden Jokowi selama ini untuk secara konsisten tetap bersuara lantang melawan segala kemungkinan "Putinisasi" politik di Indonesia.

Artinya, publik harus tetap mewaspadai agar jangan sampai serah sambut kekuasaan dari Jokowi kepada Prabowo menjadi momen yang sama dengan serah sambut kekuasaan Rusia dari Boris Yeltsin kepada Vladimir Putin, yang akhirnya membuat demokrasi Rusia seperti hari ini.

Pasalnya tendesi global memang sudah mulai memperlihatkan tanda-tanda kurang kondusif bagi berkembangnya demokrasi.

Keputusan Xi Jinping dan Vladimir Putin menghapus masa jabatan presiden China dan Rusia yang membawa mereka berpeluang untuk berkuasa seumur hidup meningkatkan citra pemerintahan bergenre autokratik di level global, mengingat kedua negara ini memang sangat vokal menentang dominasi Barat yang berlatar demokrasi di satu sisi dan moncernya kinerja ekonomi China dalam 30 tahun terakhir di sisi lain.

Menguatnya citra pemimpin autokratik kemudian memicu pula kekuatan "far right" di dunia Barat dan Asia yang juga cenderung kurang demokratis seperti terpilihnya Donald Trump tahun 2016 lalu di Amerika Serikat, Viktor Mihály Orbán di Hungaria, Boris Johnson di Inggris, Joel Bolsonaro di Brasil, Narendra Modi di India, bahkan Recep Tayyip Erdogan di Turki yang semuanya justru lahir dari proses pemilihan demokratis.

Konstelasi geopolitis yang kurang apresiatif terhadap demokrasi pada akhirnya melahirkan kekhawatiran di Indonesia bahwa demokrasi kita pun berpeluang melahirkan kekuatan baru yang sejatinya kurang berkomitmen terhadap demokrasi dan hak-hak asasi manusia.

Dalam konteks inilah oposisi dan gerakan-gerakan prodemokrasi harus terus digaungkan. Semoga.