Salin Artikel

Adian Sebut Keputusan Pengguliran Hak Angket Tinggal Tunggu Perintah Megawati

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P Adian Napitupulu meyakini bahwa keberanian Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak pernah berubah untuk menegakkan demokrasi.

Hal ini ia sampaikan usai ditanya apakah bisa dipastikan bahwa Megawati mendukung DPR segera menggulirkan hak angket demi menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Adian menyatakan bahwa keberanian Megawati tidak pernah berubah, sama seperti ketika menghadapi rezim Orde Baru puluhan tahun silam. Semisal ketika kantor pusat PDI diserang dan menimbulkan kericuhan yang dinamakan Peristiwa Kudatuli atau Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996.

"Gue bisa pastikan Ibu Mega adalah orang yang sama, yang punya keberanian yang sama seperti 25 tahun, 27 tahun, 28 tahun yang lalu," kata Adian saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Adian mengatakan, Fraksi PDI-P DPR kini menunggu perintah Megawati mengenai kepastian tanggal menggulirkan hak angket.

Ia sendiri mengaku tidak tahu kapan momentum yang tepat untuk Megawati memerintahkan Fraksi PDI-P DPR.

"Enggak tahu, enggak tahu, tapi tanggal berapa tanggal berapa gitu kan maksud lu kan? Kagak tahulah. Tapi nanti kan akan disampaikan ketika mau melangkah pasti disampaikan ke kita kok," ujar Adian.

Politikus PDI-P ini kemudian ditanya bagaimana sikap pimpinan Fraksi PDI-P DPR mengenai wacana hak angket.

Pertanyaan ini muncul lantaran belum ada satu pun pernyataan dari pimpinan Fraksi PDI-P maupun Ketua DPR RI dari Fraksi PDI-P Puan Maharani mengenai wacana hak angket.

Adapun pimpinan Fraksi PDI-P sebagaimana dimaksud adalah Ketua Utut Adianto dan Sekretaris Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

Adian menepis bahwa pimpinan Fraksi dinilai tidak memberikan pernyataan atau pandangan soal hak angket.

Justru, kata dia, kehadirannya pada kesempatan ini atas perintah fraksi PDI-P DPR.

"Sebenarnya, kan saya datang ke mari perintah fraksi. Saya bertemu kan perintah fraksi, saya mendengar pernyataan-pernyataan dan gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran tadi kan perintah fraksi. Tadi sudah saya sampaikan, saya lagi di Bogor. Ketika fraksi perintahkan ya saya datang (ke DPR menemui pedemo)," beber Adian.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/20/05563491/adian-sebut-keputusan-pengguliran-hak-angket-tinggal-tunggu-perintah

Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke