Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Kompas.com - 19/03/2024, 13:07 WIB
Fika Nurul Ulya,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) nampaknya terus menambah deretan proyek strategis nasional (PSN) di sisa masa akhir jabatan periode kedua.

Sampai saat ini terdapat 90 PSN yang masih berjalan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan, Presiden Jokowi menyetujui penambahan 14 PSN baru yang akan dibangun tahun ini.

Pembangunan 14 PSN ini akan dilakukan oleh pihak swasta sehingga anggarannya tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Harapannya pembangunan 14 PSN itu akan menciptakan banyak lapangan kerja baru.

Baca juga: AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus Clean and Clear

"Dan juga dilaporkan ke Pak Presiden ada 14 PSN baru, dilakukan oleh swasta atau pembiayaan dari swasta, menciptakan lapangan kerja dan tidak membutuhkan APBN," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

Adapun sejauh ini, pemerintah telah merampungkan 195 PSN dan beroperasi penuh dengan nilai sebesar Rp 1.519 triliun pada periode 2016-Februari 2024.

Sebanyak 77 proyek dan 13 proyek lainnya berada dalam tahap konstruksi atau produksi sebagian atau beroperasi sebagian dengan nilai Rp 2.960,7 triliun.

"Kemudian, terdapat 41 PSN yang selesai di 2024," jelas Airlangga.

Baca juga: Basuki Targetkan 32 PSN Penugasan Kementerian PUPR Rampung Tahun Ini

Mantan menteri perindustrian itu merinci, ke-14 PSN baru itu terdiri dari pengembangan Pantai Indah Kapuk Tropical Concept, pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Pulau Galang, dan Proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur.

Lalu, pengembangan Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah, pengembangan Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang, pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park Sulawesi Tenggara, dan pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource Sulawesi Tenggara.


Kemudian, pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra, Sulawesi Tenggara, pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront, Kawasan Neo Energy Morowali Sulawesi Tengah, pengembangan Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD), serta pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan Riau.

Selanjutnya, pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara, serta pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung.

Baca juga: Jokowi Setujui Penambahan 14 Proyek Strategis Nasional Baru, Ini Daftarnya

"Dan ini disetujui oleh presiden dan ada PSN baru penyesuaian nomenklatur dan perubahan dari ruang lingkup PSN itu sendiri," ungkap Airlangga.

Lebih lanjut ia menegaskan, pemerintah menargetkan 41 PSN dari total PSN yang dicanangkan rampung tahun ini.

Sebanyak 5 proyek ditargetkan selesai pada Januari-Maret 2024. Lalu, 24 proyek lainnya selesai pada periode April hingga September 2024, 12 proyek selesai pada Oktober-Desember 2024, dan 36 proyek pada April hingga Desember 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com