Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Kompas.com - 18/03/2024, 23:15 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ATR Agus Harimurti Yudhoyono mengaku akan menyiapkan lahan untuk 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru yang akan dibangun tahun ini.

Ia ingin pembangunan PSN berjalan dengan lancar, progresif, dan lebih cepat tanpa masalah di hari berikutnya. Oleh karenanya, status lahan untuk 14 proyek baru tersebut bersih dan jelas (clean and clear).

"Kami ingin pembangunan PSN berjalan dengan lancar, progresif, lebih cepat, lebih bagus. Tetapi kami juga ingin meyakinkan tidak menyebabkan masalah di kemudian hari. Jadi, statusnya harus clean and clear untuk tanah yang akan digunakan," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

Baca juga: Gibran Sebut PSN Jangan Sampai Singkirkan Masyarakat Adat

Putra dari presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono ini menyampaikan, sebagai Menteri ATR, ia ingin memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan lahan atau tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan PSN.

Dia menyampaikan, status tanah tersebut harus jelas mengingat tidak sedikit proyek yang berujung konflik pemerintah dan warga karena status lahan tersebut.

Apalagi kata dia, jika lahan yang dijadikan tempat pembangunan proyek sebelumnya menjadi tempat tinggal warga.

"Ada masyarakat yang masih ada di lokasi tersebut sudah berada atau tinggal, bertempat tinggal, bekerja, bertani, berkebun, di lokasi yang dijadikan sebagai lokasi PSN. Oleh sebab itu, kami ingin meyakinkan dahulu agar sebelum bisa mengeluarkan sertifikat apapun, statusnya harus jelas," ungkapnya.

Adapun untuk memperlancar pembangunan proyek, ia akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), utamanya jika lahan berada di kawasan hutan.

"Jika ada masyarakat yang masih [tinggal] di kawasan hutan, ya harus di jelas dulu sehingga bisa mendapatkan ganti rugi dari negara. Ini harus dijalankan dengan baik, dengan humanis, dan dijelaskan secara langsung ke masyarakat terdampak, ada mekanisme dan aturannya," jelas AHY.

Baca juga: Kalimantan Timur Masuk Top 5 Pendanaan Lahan PSN Tahun 2023

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut Presiden Jokowi menyetujui penambahan 14 PSN baru.

Pembangunan 14 PSN ini akan dilakukan oleh pihak swasta sehingga anggarannya tidak mengandalkan APBN.

Airlangga berharap, pembangunan 14 PSN ini akan menciptakan banyak lapangan kerja baru.

"Dan juga dilaporkan ke Pak Presiden ada 14 PSN baru, dilakukan oleh swasta atau pembiayaan dari swasta, menciptakan lapangan kerja dan tidak membutuhkan APBN," jelasnya di kesempatan yang sama.

Mantan menteri perindustrian ini merinci, ke-14 PSN itu terdiri dari pengembangan Pantai Indah Kapuk Tropical Concept, pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Pulau Galang, dan Proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur.

Baca juga: Basuki Targetkan 32 PSN Penugasan Kementerian PUPR Rampung Tahun Ini

Lalu, pengembangan Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah, pengembangan Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang, pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park Sulawesi Tenggara, dan pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource Sulawesi Tenggara.

Kemudian, pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra, Sulawesi Tenggara, pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront, Kawasan Neo Energy Morowali Sulawesi Tengah, pengembangan Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD), serta pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan Riau.

Selanjutnya, pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara, serta pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com