Kemudian, politikus Partai Demokrat ini mengatakan, tidak ada relevansi antara netralitas Jokowi dan komentar dari Komite HAM PBB.
Dia mengingatkan bahwa sudah banyak Presiden di dunia yang mengucapkan selamat kepada Prabowo terkait hasil quick count atau hitung cepat Pilpres 2024.
"Kalau anda lihat, sudah berapa banyak presiden-presiden ternama atau pemimpin-pemimpin negara dunia memberikan ucapan selamat kepada presiden terpilih Prabowo-Gibran ini, dan menghargai dan menghormati proses pemilu kita," ujar Hinca.
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim mengatakan, citra Jokowi yang selama ini dikenal karena keluarganya tidak berpolitik sudah berbalik.
"Ini menjadi cerminan citra Jokowi kini di mata dunia. Jokowi yang bertahun-tahun dipuja-puji sebagai pemimpin yang demokratis, sederhana, dan keluarganya yang tidak berpolitik hanya jadi pedagang makanan, akhirnya sekarang dianggap terbalik dari citra yang dibangunnya," ujar Chico saat dimintai konfirmasi, Senin (18/3/2024).
Chico menyampaikan, untuk saat ini memang tidak ada implikasi serius dari singgungan di sidang Komite HAM PBB tersebut.
Baca juga: Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...
Hanya saja, jika indeks demokrasi Indonesia semakin turun, kata dia, daya tawar Indonesia akan semakin lemah di mata dunia.
"Namun tentu dalam waktu ke depan bila indeks demokrasi kita semakin menurun, akan memperlemah daya tawar kita terkait HAM dalam forum-forum PBB/internasional lainnya," ucap dia.
Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Maman Imanulhaq mengatakan semua pihak sudah melihat bahwa kualitas demokrasi di Pilpres 2024 sangat buruk.
Menurutnya, pemerhati internasional seperti Komite HAM PBB pun sudah mencium buruknya demokrasi di Indonesia.
"Saya rasa semua pihak melihat bahwa kualitas demokrasi di pilpres atau Pileg 2024 ini sangat buruk. Dan itu ternyata bisa dirasakan. Apalagi saya sendiri sebagai orang yang jadi caleg dan juga menjadi koordinator juru bicaranya Anies-Muhaimin merasakan itu semua," ujar Maman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).
"Dan itu pasti terbaca, tercium oleh pemerhati internasional termasuk dewan HAM, seperti itu," sambungnya.
Menurut Maman, sorotan dari Komite HAM PBB tersebut menjadi catatan bagi Indonesia bahwa produk demokrasi yang dihasilkan di Pemilu 2024 menjadi produk yang memang tidak terlalu bagus.
Dia mengingatkan bahwa catatan seperti itu akan membahayakan bagi Indonesia ke depan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.