Salin Artikel

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Ia ingin pembangunan PSN berjalan dengan lancar, progresif, dan lebih cepat tanpa masalah di hari berikutnya. Oleh karenanya, status lahan untuk 14 proyek baru tersebut bersih dan jelas (clean and clear).

"Kami ingin pembangunan PSN berjalan dengan lancar, progresif, lebih cepat, lebih bagus. Tetapi kami juga ingin meyakinkan tidak menyebabkan masalah di kemudian hari. Jadi, statusnya harus clean and clear untuk tanah yang akan digunakan," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

Putra dari presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono ini menyampaikan, sebagai Menteri ATR, ia ingin memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan lahan atau tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan PSN.

Dia menyampaikan, status tanah tersebut harus jelas mengingat tidak sedikit proyek yang berujung konflik pemerintah dan warga karena status lahan tersebut.

Apalagi kata dia, jika lahan yang dijadikan tempat pembangunan proyek sebelumnya menjadi tempat tinggal warga.

"Ada masyarakat yang masih ada di lokasi tersebut sudah berada atau tinggal, bertempat tinggal, bekerja, bertani, berkebun, di lokasi yang dijadikan sebagai lokasi PSN. Oleh sebab itu, kami ingin meyakinkan dahulu agar sebelum bisa mengeluarkan sertifikat apapun, statusnya harus jelas," ungkapnya.

Adapun untuk memperlancar pembangunan proyek, ia akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), utamanya jika lahan berada di kawasan hutan.

"Jika ada masyarakat yang masih [tinggal] di kawasan hutan, ya harus di jelas dulu sehingga bisa mendapatkan ganti rugi dari negara. Ini harus dijalankan dengan baik, dengan humanis, dan dijelaskan secara langsung ke masyarakat terdampak, ada mekanisme dan aturannya," jelas AHY.

Pembangunan 14 PSN ini akan dilakukan oleh pihak swasta sehingga anggarannya tidak mengandalkan APBN.

Airlangga berharap, pembangunan 14 PSN ini akan menciptakan banyak lapangan kerja baru.

"Dan juga dilaporkan ke Pak Presiden ada 14 PSN baru, dilakukan oleh swasta atau pembiayaan dari swasta, menciptakan lapangan kerja dan tidak membutuhkan APBN," jelasnya di kesempatan yang sama.

Mantan menteri perindustrian ini merinci, ke-14 PSN itu terdiri dari pengembangan Pantai Indah Kapuk Tropical Concept, pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Pulau Galang, dan Proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur.

Lalu, pengembangan Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah, pengembangan Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang, pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park Sulawesi Tenggara, dan pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource Sulawesi Tenggara.

Kemudian, pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra, Sulawesi Tenggara, pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront, Kawasan Neo Energy Morowali Sulawesi Tengah, pengembangan Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD), serta pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan Riau.

Selanjutnya, pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara, serta pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/18/23151751/ahy-siap-sediakan-lahan-untuk-14-psn-baru-statusnya-harus-clean-and-clear

Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke