Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Isu PSN yang Disusupi "Titipan", Jokowi: Proyek yang Mana, yang Titip Siapa?

Kompas.com - 01/10/2023, 22:30 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan bakal calon presiden (Capres) Anies Baswedan mengungkap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disebut berpotensi disusupi "titipan kanan kiri".

Jokowi juga mempersilakan Anies menunjuk pihak yang diduga menyusupkan titipan dalam proyek strategis nasional itu.

"Ya ditunjuk saja, proyek yang mana, yang titip siapa," ujar Jokowi saat ditemui usai menghadiri acara Istana Berbatik di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023) malam.

Baca juga: Ditanya soal Isu Reshuffle, Jokowi: Dengar dari Mana?

Jokowi pun enggan mengomentari lebih lanjut kritik bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) itu.

Adapun kritikan Anies itu disampaikan dalam Rakornas Partai Masyumi di Jakarta pada Sabtu (30/9/2023).

Mengutip Kompas TV, pada kesempatan itu, Anies menyebut bahwa PSN tidak dikelola dengan baik, sebab titipan dari berbagai pihak menyusup dalam agenda itu tanpa diketahui.

"Tapi kalau itu tak dilakukan dengan baik, PSN itu kemudian jadi titipan kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun," ucap Anies.

"Dan ketika titipan kanan-kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat," lanjutnya.

Sementara itu, Ganjar Pranowo juga turut buka suara merespons kritik Anies. Ganjar meminta mantan Gubernur DKI Jakarta itu membuka melontarkan isu PSN bisa disusupi titipan kana kiri dengan data.

Baca juga: Menpora Dito Ariotedjo Tak Masalah jika Dicopot Jokowi

Tujuannya, agar tidak memunculkan penafsiran lain di tengah publik.

"Kanan kiri itu siapa?" ucap Ganjar dikutip dari Kompas TV, Minggu (1/10/2023).

"Sebutin saja datanya secara terbuka yang nitip siapa, pakai data" tambah Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com