Gibran Sebut PSN Jangan Sampai Singkirkan Masyarakat Adat

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebut proyek strategis nasional (PSN) jangan sampai membuat masyarakat adat tersingkir dari tempat tinggal mereka.

Pernyataan itu Gibran sampaikan saat merespons Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dalam sesi debat menyangkut konflik tanah adat.

"Jadi jangan sampai ketika ada pembangunan yang masif, ketika ada PSN jangan sampai masyarakat adat ini tersingkirkan," kata Gibran di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Minggu (21/1/2024).

Baca juga: Gibran Sebut Masalah Pertanahan Akan Selesai karena Ada MoU 2 Lembaga

Gibran menyebut, proyek pemerintah harus merangkul dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, menghidupkan UMKM, pengusaha lokal, dan masyarakat adat.

Pada kesempatan itu Gibran menyebut, saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat masih didorong. Selain itu, saat ini sudah ada 1,5 juta hektar hutan adat yang diakui pemerintah

"Memang ke depan kuncinya adalah kita harus perbanyak dialog dengan para-para tokoh adat, kepala-kepala adat, kepala tokoh masyarakat setempat," kata Gibran.

Adapun Mahfud sebelumnya menyampaikan jumlah kasus tanah adat mencapai 2.857 dari 10.000 aduan yang direkapitulasi Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Kemanan (Kemenko Polhukam).

Menurutnya, persoalan itu timbul karena aparat tidak mau melaksanakan aturan yang telah ditetapkan, termasuk putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

Diketahui, sejumlah PSN di era pemerintahan Presiden Joko Widodo menimbulkan konflik dengan masyarakat adat.

PSN pembangunan pabrik kaca di Rempang, Batam, Kepulauan Riau misalnya, menjadi konflik antara pemerintah dengan masyarakat.

Baca juga: Gibran: Gus Muhaimin Ini Lucu, Tanya Masalah Lingkungan tapi Pakai Botol Plastik

Bentrok antara warga dengan aparat terjadi di dekat sekolah di salah satu pulau Rempang dan mengakibatkan siswa sesak napas pada 2023 lalu.

Beberapa waktu kemudian, ribuan warga mendatangi kantor BP Batam untuk melakukan aksi kembali dan terjadi bentrok.