Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Curang di Pilpres 2024, TKN Sebut Akan Buktikan Lebih Banyak Kecurangan di Kubu Anies dan Ganjar

Kompas.com - 18/03/2024, 18:01 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Echo (Hukum dan Advokasi) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hinca Pandjaitan meyakini pihaknya sama sekali tidak curang dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hinca mengatakan, kalaupun ada kecurangan dari kubu 02, itu pasti hanya kecurangan kecil saja.

"Kalau dari kita adakah kecurangan? Menurut kita, kecurangan kita tidak ada. Kalaupun ada hal-hal kecil yang dianggap standar saja, atau kecil saja, karena besarnya republik ini. Jumlah 800.000 TPS, dan seterusnya, dan tingkat kesulitan, dan itu juga cukup banyak," ujar Hinca saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Hinca menjelaskan, jika kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menghadirkan kecurangan Prabowo-Gibran, maka TKN akan menyiapkan lebih banyak kecurangan dari kubu 01 dan 03.

Baca juga: Netralitas Jokowi di Pilpres 2024 Disorot Komite HAM PBB, Kubu Prabowo: Berlebihan

Politikus Partai Demokrat ini pun mempersilakan pihak lain untuk membuktikan kecurangan yang dituduhkan kepada Prabowo-Gibran.

"Begitu kesempatan kami nanti membuat kesempatan kontra untuk membuktikan. Kami akan buktikan dengan sebaliknya, lebih banyak kecurangan itu dari sana (kubu Anies dan Ganjar)," kata Hinca.

Meskipun demikian, Hinca menegaskan bahwa TKN Prabowo-Gibran siap dalam menghadapi gugatan sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia mengatakan, TKN sudah membentuk tim kuasa hukum yang lengkap beserta dengan ahli hukum tata negara dan ahli pemilu.

Baca juga: Pemilu Ulang di Kuala Lumpur: Banyak WNI Tak Gunakan Hak Pilih, Prabowo-Gibran Menang

Hinca juga memamerkan ada ahli hukum seperti Otto Hasibuan dan Yusril Ihza Mahendra di pihaknya.

"Di TKN ini banyak ahli ahli hukum yang sangat dikenal, ada Otto Hasibuan, ada Profesor Yusril Ihza Mahendra, ada kami anak-anak Komisi III (DPR) yang juga para lawyer-lawyer," ujar Hinca.

Oleh karena itu, Hinca meminta kepada kubu Anies dan Ganjar untuk membiarkan saja Prabowo-Gibran menjalankan pemerintahan ke depan setelah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.

"Saya kira ketika peluit ditiupkan sudahlah, bersalaman aja. Meskipun itu hak untuk maju ke MK, tapi jaraknya (suara) jauh sekali. Meskipun itu hak, saya imbau untuk sudahlah, duduk kita. Kita tunggu lagi lima tahun yang akan datang bertanding lagi. Hari ini kita beri kesempatan yang menang untuk menjalankan pemerintahan," katanya.

Baca juga: Rekapitulasi Suara 128 PPLN Selesai, Prabowo-Gibran Unggul di Luar Negeri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com