Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jakarta Diusulkan Tak Disamakan dengan Kabupaten/Kota Lain Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Kompas.com - 14/03/2024, 17:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tidak disamakan dengan daerah kabupaten/kota lainnya.

Hal itu ia sampaikan saat rapat panitia kerja (Panja) Baleg DPR membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang DKJ, Kamis (14/3/2024).

"Sementara di awal kita ingin Jakarta ini sebagai pusat pertumbuhan, ada kekhususan, kalau di sini kan tidak ada kekhususan, sama saja berarti," kata Heri dalam rapat.

Baca juga: Rapat Panja RUU DKJ, Baleg DPR: Kekhususan Jakarta Belum Clear

"Jadi kalau menurut saya, definisi yang disampaikan oleh pemerintah, yang mensejajarkan Jakarta dengan kota kabupaten lainnya ini masih kurang komprehensif mungkin perlu ditambah lagi, ketua," sambungnya.

Pasca tak lagi menjadi ibu kota negara, pemerintah berencana menjadikan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, ia mengatakan, Jakarta juga bakal menjadi kota global, sehingga posisinya tidak boleh disamakan dengan kabupaten/kota lainnya.

Baca juga: RUU DKJ, Penentuan Masa Depan Jakarta

Hal tersebut, menurut Heri, harus diperhatikan oleh DPR agar tidak melulu setuju dengan DIM yang disampaikan pemerintah.

"Jadi menurut saya kalau mau ya harus lebih komprehensif, mari kita bahas di sini ketua. Jadi bukan asal setuju dengan pemerintah," ujarnya.

"Karena bicara kawasan aglomerasi ini berbicaranya berbagai DIM terkait di dalamnya," lanjut Heri.

Pria yang karib disapa Hergun ini juga mengusulkan agar Sukabumi masuk wilayah aglomerasi yang belakangan ramai diperbincangkan.

Baca juga: Wanti-wanti soal Uji Materi di MK, Dua Anggota Baleg Minta Pembahasan RUU DKJ Tak Tergesa-gesa

Pasalnya, ia melihat potensi daerah tersebut untuk membuat fungsi DKJ sebagai kota global lebih optimal.

Terlebih, Sukabumi juga merupakan daerah pemasok air mineral ke Jakarta.

"Sukabumi juga termasuk kawasan pabrik dan ternyata, pensuplai untuk air mineral itu dari sana. Jadi kalau itu masuk, termasuk pensuplai air mineral, itu kan termasuk dalam DIM 506 termasuk di sana ada," tutur dia.

"Di DIM 506 itu memenuhi persyaratan, kalau memang Cianjur sebetulnya terlalu jauh, mungkin itu hanya kawasan resapan, tetapi kawasan ekonomi penyangganya dari Sukabumi. Kalau mau, ya (kawasan aglomerasi) sampai ke Sukabumi sekalian," pungkasnya.

Baca juga: Mendagri Tegaskan Gubernur DKJ Dipilih lewat Pilkada, Baleg DPR: Polemik RUU DKJ Terjawab

Sebagai informasi, RUU DKJ baru mulai dibahas bersama pemerintah sejak kemarin, Rabu (13/3/2024). Hal ini ditandai lewat rapat kerja Baleg bersama pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Tak hanya Mendagri, pemerintah juga menugaskan menteri lain seperti Menteri Keuangan hingga Menteri Hukum dan HAM untuk membahas RUU DKJ bersama DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com