Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Mengapa Ganjar-Ahok Sebaiknya Merebut Jakarta Satu?

Kompas.com - 14/03/2024, 06:14 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Tepatnya pada 27 Oktober 2014, Anies dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Surya Paloh bisa kembali ke ranah politik dengan daya tawar yang lumayan baik setelah hengkang dari Partai Golkar adalah karena gerakan ormas Nasional Demokrat yang didirikan pada 2010 berubah menjadi partai politik (Partai Nasdem).

Lalu Nasdem berhasil ikut menjual nama Jokowi yang membuatnya memenuhi Parliamentary Threshold dan mengukuhkan diri sebagai partai parlementer.

Jadi bisa saja Anies dan Ganjar menginisiasi gerakan masyarakat sipil yang gigantis, katakanlah karena didukung oleh jutaan pemilihnya, tapi jika itu hanya bergerak di ranah gerakan sosial dan gerakan masyarakat sipil, maka tidak akan berpotensi membesarkan modalitas politik keduanya untuk menyongsong pemilihan umum 2029 nanti.

Kegiatan pada gerakan semacam itu sangat terbatas dan waktunya tidak berkelanjutan. Ruang lingkup dan daya gedornya kurang signifikan.

Sorot media hanya bisa didapat di saat aktifitas masif tertentu di waktu tertentu pula. Itupun magnitud dan radiasi politiknya sangat terbatas.

Tentu tidak ada larangan untuk berkegiatan semacam itu. Bagaimana pun inisiasi gerakan sosial ataupun gerakan moral adalah bentuk kontribusi kepada bangsa dan negara juga, plus bentuk tindakan nyata seseorang dalam menjaga sinarnya di ruang publik.

Cuma persoalannya, untuk bertahan sebagai calon presiden di pemilihan tahun 2029 nanti, nampaknya sangat tidak memadai.

Lantas apa opsi terbaik bagi kedua anak bangsa yang masih termasuk muda dan masih haus mengabdi ini?

Menurut hemat saya, opsi terbaik adalah kembali ke jabatan publik, tapi bukan menjadi menteri alias bukan bagian dari pemerintah pusat yang dipimpin oleh Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Jabatan publik tersebut adalah Gubernur Jakarta.

Bagi Anies, nampaknya kansnya secara elektoral masih ada. Cuma masalahnya masih adakah partai politik yang bersedia mengusung Anies di Jakarta, dengan ruang rivalitas politik yang semakin luas baginya.

Dulu Anies maju di DKI Jakarta dengan dukungan penuh dari Partai Gerindra dan PKS. Namun saat ini, dukungan dari Partai Gerindra akan nihil dan rivalitas dengan trah Jokowi semakin meninggi pasca-Pilpres 2024.

Dukungan dari PKS boleh jadi tetap ada, tapi PKS akan berkoalisi dengan siapa? Kans terbesar adalah PDIP. Namun PDIP nampaknya masih sulit untuk memberikan dukungan kepada Anies, selama Ahok masih berada di dalam PDIP di satu sisi dan selama Jokowi belum dipecat secara resmi dari partai banteng moncong putih tersebut.

Mengharapkan Partai Nasdem rasanya cukup sulit. Nasdem akan sangat berpotensi menyelamatkan kepentingan politiknya di level nasional dengan memilih bergabung dengan pemenang, ketimbang berjuang di kancah Pilgub Jakarta yang akan mempersulit posisi Partai Nasdem di kancah Nasional.

Pun nampaknya Partai Nasdem sudah memiliki kandidat sendiri yang bisa diterima Istana, seperti Ahmad Sahroni, misalnya.

Begitu pula dengan PKB dan Cak Imin. Sejarah PKB adalah sejarah sebagai bagian dari penguasa. Besar kemungkinan PKB pun akan berlabuh di Istana, ketimbang tetap berkawan dengan Anies untuk merebut Jakarta Satu.

Karena langkah mendukung Anies di Jakarta tersebut akan berpotensi membuat PKB gagal masuk ke Istana, di mana Prabowo dan Jokowi sudah berada pada posisi alergi kepada Anies Baswedan.

Namun bagi Ganjar Pranowo, opsi ke Jakarta Satu sangat mungkin diambil. PDIP memiliki track record bagus sebagai partai oposisi selama sepuluh tahun masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Untuk membuat status oposisi PDIP semakin greget, merebut DKI Satu dari tangan penguasa Istana atau mengalahkan kandidat yang didukung Istana akan menjadi prestasi tersendiri.

Dan untuk mematangkan opsi tersebut agar lebih masuk akal secara elektoral, PDIP bisa memasangkan Ganjar Pranowo dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk maju merebut Jakarta Satu.

Pasangan Ganjar dan Ahok sangat berpeluang mengalahkan siapapun yang akan dimajukan oleh partai politik lain, baik oleh Partai Nasdem atau oleh Istana.

Di satu sisi, Ganjar sudah memiliki nama yang bagus di ruang publik nasional, terutama di pusat pusaran politik Jakarta.

Sementara di sisi lain, Ahok pun demikian. Ahok masih memiliki ceruk pemilih yang loyal di Jakarta. Jika keduanya digabung, potensinya untuk merebut Jakarta Satu cukup besar.

Selain itu, Ahok masih bisa diterima oleh Jokowi. Jadi Ahok bisa menjadi jembatan bagi Jokowi untuk tetap menjaga relasi baik dengan PDIP di satu sisi dan memberikan dukungan yang tertunda kepada Ganjar di sisi lain.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com