Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Sependapat dengan KawalPemilu, TPN: Hasil Itu Akumulasi Proses

Kompas.com - 13/03/2024, 04:10 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro menilai, ada atau tidaknya dugaan kecurangan Pemilu 2024 tak bisa hanya dilihat dari satu sisi.

Aryo menyampaikan itu menanggapi pernyataan KawalPemilu.org yang menyebutkan, tak ada kecurangan pasca pemungutan suara Pemilu 2024.

Menurut dia, untuk melihat ada atau tidaknya dugaan kecurangan pemilu harus disorot dari seluruh tahapan yang dilaksanakan.

Baca juga: KawalPemilu Sebut Tak Ada Kecurangan Pemilu, Pengamat: Justru Kerawanan Selalu Ada

"Hasil itu kan adalah akumulasi proses. Saat kemudian akumulasi prosesnya penuh dengan kecurangan, penuh dengan kongkalikong, penuh dengan pelanggaran etik, nah itu jadi persoalan serius," kata Seno saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/3/2024) malam.

Menurut dia, dugaan kecurangan pemilu tak hanya dilihat dari perolehan suara Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 kemarin.

Berdasarkan hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), perolehan suara pasangan Ganjar-Mahfud berada di urutan ketiga.

Baca juga: Kawalpemilu.org Sebut Tak Ada Indikasi Kecurangan Pemilu

Menurut Seno, dugaan kecurangan pemilu sudah dilihat TPN sejak sebelum proses pemungutan suara itu dilakukan.

Sebagai contoh, menurutnya, terjadinya dugaan pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) dan KPU.

Selain itu, ia menambahkan, dugaan intimidasi kepada saksi-saksi Ganjar-Mahfud hingga mobilisasi unsur negara untuk mengarahkan kepada kepala daerah guna memenangkan pasangan calon nomor urut tertentu.

"Nah, ini dugaan-dugaan pelanggaran yang tidak terjadi pada hari H tabulasi suara, tetapi merupakan bagian dari kecurangan dari proses panjang pemilu. Nah itu yang jadi problem," jelasnya.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Akan Fokus Buktikan Kecurangan TSM di Sidang MK

"Jadi yang kami soroti memang adalah proses itu. Kalau penggelembungan suara dan lain sebagainya, bisa jadi memang ada berbagai dinamika itu, tetapi itu bukan hal baru, di pemilu sebelumnya kan kecurangan-kecurangan itu juga pernah terjadi," sambung dia.

Politikus PDI-P ini pun berharap, berbagai contoh tersebut disorot pula oleh MK pada saat pihaknya mengajukan sengketa Pilpres 2024.

Menurutnya, berbagai contoh dugaan kecurangan tersebut juga tidak hanya dirasakan oleh TPN maupun PDI-P sebagai kubu Ganjar-Mahfud.

"Tetapi juga seluruh unsur masyarakat yang masih peduli pada demokrasi, yang masih ingin pemilu ke depan tidak mereplikasi cara-cara semacam itu. Ya itu yang harus hari ini menarik perhatian dan bersuara," pungkas Seno.

Baca juga: Hak Angket Kecurangan Pemilu Diyakini Bakal Tetap Bergulir di DPR

Sebelumnya diberitakan, KawalPemilu.org menyebutkan, tak ada kecurangan dalam Pemilu 2024 pasca pemungutan suara.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com