Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Sependapat dengan KawalPemilu, TPN: Hasil Itu Akumulasi Proses

Kompas.com - 13/03/2024, 04:10 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro menilai, ada atau tidaknya dugaan kecurangan Pemilu 2024 tak bisa hanya dilihat dari satu sisi.

Aryo menyampaikan itu menanggapi pernyataan KawalPemilu.org yang menyebutkan, tak ada kecurangan pasca pemungutan suara Pemilu 2024.

Menurut dia, untuk melihat ada atau tidaknya dugaan kecurangan pemilu harus disorot dari seluruh tahapan yang dilaksanakan.

Baca juga: KawalPemilu Sebut Tak Ada Kecurangan Pemilu, Pengamat: Justru Kerawanan Selalu Ada

"Hasil itu kan adalah akumulasi proses. Saat kemudian akumulasi prosesnya penuh dengan kecurangan, penuh dengan kongkalikong, penuh dengan pelanggaran etik, nah itu jadi persoalan serius," kata Seno saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/3/2024) malam.

Menurut dia, dugaan kecurangan pemilu tak hanya dilihat dari perolehan suara Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 kemarin.

Berdasarkan hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), perolehan suara pasangan Ganjar-Mahfud berada di urutan ketiga.

Baca juga: Kawalpemilu.org Sebut Tak Ada Indikasi Kecurangan Pemilu

Menurut Seno, dugaan kecurangan pemilu sudah dilihat TPN sejak sebelum proses pemungutan suara itu dilakukan.

Sebagai contoh, menurutnya, terjadinya dugaan pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) dan KPU.

Selain itu, ia menambahkan, dugaan intimidasi kepada saksi-saksi Ganjar-Mahfud hingga mobilisasi unsur negara untuk mengarahkan kepada kepala daerah guna memenangkan pasangan calon nomor urut tertentu.

"Nah, ini dugaan-dugaan pelanggaran yang tidak terjadi pada hari H tabulasi suara, tetapi merupakan bagian dari kecurangan dari proses panjang pemilu. Nah itu yang jadi problem," jelasnya.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Akan Fokus Buktikan Kecurangan TSM di Sidang MK

"Jadi yang kami soroti memang adalah proses itu. Kalau penggelembungan suara dan lain sebagainya, bisa jadi memang ada berbagai dinamika itu, tetapi itu bukan hal baru, di pemilu sebelumnya kan kecurangan-kecurangan itu juga pernah terjadi," sambung dia.

Politikus PDI-P ini pun berharap, berbagai contoh tersebut disorot pula oleh MK pada saat pihaknya mengajukan sengketa Pilpres 2024.

Menurutnya, berbagai contoh dugaan kecurangan tersebut juga tidak hanya dirasakan oleh TPN maupun PDI-P sebagai kubu Ganjar-Mahfud.

"Tetapi juga seluruh unsur masyarakat yang masih peduli pada demokrasi, yang masih ingin pemilu ke depan tidak mereplikasi cara-cara semacam itu. Ya itu yang harus hari ini menarik perhatian dan bersuara," pungkas Seno.

Baca juga: Hak Angket Kecurangan Pemilu Diyakini Bakal Tetap Bergulir di DPR

Sebelumnya diberitakan, KawalPemilu.org menyebutkan, tak ada kecurangan dalam Pemilu 2024 pasca pemungutan suara.

Hal itu disampaikan dalam akun sosial media mereka @kawalpemilu_org.

"Dari penelitian ini, kami tidak menemukan indikasi kecurangan paska pencoblosan Pilpres yang terstruktur, sistimatis dan masif sehingga menguntungkan salah satu paslon," tulis kawalpemilu.

Dihubungi terpisah, Co-Founder Kawalpemilu.org, Elina Ciptadi mengatakan indikasi itu tak ditemukan setelah membaca hasil C.Pleno yang dilakukan kawalpemilu.

Baca juga: Sudirman Said Cerita Sempat Merasa Tak Berdaya Hadapi Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Adapun yang selama ini dianggap sebagai indikasi kecurangan, kata Elina, merupakan kesalahan teknis semata dan tidak disengaja.

Misalnya saat menginput hasil C.Pleno.

"Yang kami temukan dari membaca lebih dari 600 ribuan C.Pleno, hasil adalah pertama salah baca dari OCR (optical character recognition), kedua foto diunggah di TPS yang salah, ketiga foto buram sehingga angka atau lokasi TPSnya tidak terbaca," kata Elina.

Ia mengatakan, kesalahan teknis itu pun tidak bisa dianggap kecurangan karena tidak terjadi secara sistematis.

Baca juga: Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu, Sudirman Said: Itu Kewenangan Partai, tetapi...

Kawalpemilu juga telah menyatakan kemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dari hasil hitung mereka yang telah mencapai 82,27 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com