Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Suara PSI "Meledak" | AHY Tolak Hak Angket

Kompas.com - 10/03/2024, 05:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Peningkatan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada proses penghitungan suara Pemilu 2024 masih menjadi sorotan pembaca.

Opini tentang peningkatan suara PSI menjadi artikel terpopuler pada Sabtu (9/3/2024).

Masih dari dunia politik, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan mereka tetap menolak wacana hak angket terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca juga: Minta Kadernya Tak Ragu Sampaikan Posisi Demokrat, AHY: Kalau Ada yang Nyinyir Biasa

1. Suara PSI Tiba-tiba "Meledak", Menyala Abangku...

Ada baiknya Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berada di Jalan Imam Bonjol, Jakarta juga diusulkan masuk dalam nominasi “tujuh keajaiban dunia”.

Betapa tidak, KPU dengan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik disingkat Sirekap kini dituding berbagai kalangan sebagai sumber “keajaiban” melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Padahal, awal dikenalkannya Sirekap di Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 begitu mulia, yakni aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk menyajikan hasil penghitungan suara dan memfasilitasi proses rekapitulasi hasil Pemilu.

Menjadi “terhina” ketika Sirekap tanpa disadari memiliki begitu banyak celah kerawanan yang bisa dimanipulasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu.

Baca juga: Laporkan Ganjar ke KPK, Ketua IPW: Tak Ada Kaitannya dengan PSI

Ketika keberatan dan protes dilancarkan berbagai pihak, KPU akhirnya “baru sadar” kalau memang Sirekap bermasalah.

KPU pun tiba-tiba memutuskan untuk menghentikan penayangan grafik atau diagram rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 dalam Sirekap di situs pemilu2024.kpu.go.id per tanggal 6 Maret 2024 lalu.

KPU berdalih, tingginya tingkat kekeliruan pembacaan Sirekap terhadap formulir model C menyebabkan data perolehan suara tidak sesuai dengan hasil di tempat pemungutan suara (TPS) dan menimbulkan kesalahpahaman publik.

Adapun formulir model C merupakan catatan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS saat pemilu.

Baca juga: KPU: PDI-P Laporkan Dana Kampanye Terbanyak, PSI Ketiga

Formulir itu memuat data perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres), partai politik, dan calon anggota legislatif (Caleg).

Pada saat KPU menghentikan penayangan grafik dan diagram rekapitulasi, di ranah publik tengah “ramai” digunjingkan raihan suara PSI yang melonjak drastis.

 

2. Mahfud Sebut Naskah Akademik Hak Angket Sudah Disiapkan, AHY: Kami Menolak

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menyatakan pihaknya menolak usulan penggunaan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Pasalnya, AHY menganggap tidak ada kecurangan yang terjadi, terutama pada pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Kami menolak tegas, karena bagi kami tidak ada urgensinya atau pemilu sudah kita jalankan, alhamdulillah berjalan dengan aman, damai. Kalau ada kurang sana-sini, ya wajar,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Baca juga: AHY minta Kader Demokrat Bantu Jokowi Soft Landing Akhiri Pemerintahan

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).KOMPAS.com/Dian Erika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Dia juga mengatakan, calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sampai hari ini telah unggul cukup jauh dibandingkan dua paslon lainnya.

Bahkan, AHY menegaskan keunggulan itu tak hanya berdasarkan quick count sejumlah lembaga survei, tetapi penghitungan langsung yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com