Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY minta Kader Demokrat Bantu Jokowi "Soft Landing" Akhiri Pemerintahan

Kompas.com - 08/03/2024, 18:34 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta para kadernya ikut mengawal agar Presiden Joko Widodo bisa menyelesaikan pemerintahannya dengan baik.

Baginya, hal itu merupakan salah satu tugas utama Demokrat yang tinggal punya waktu 8 bulan sebagai partai politik (parpol) di dalam pemerintahan.

“Sama-sama kita kawal agar pemerintahan Presiden Jokowi bisa menuntaskan tugas-tugas dan program-programnya, bisa soft landing,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (8/3/2024),

Baca juga: Pemilu 2024 Usai, AHY Kumpulkan Kader Demokrat

Selain itu, ia pun memerintahkan para kadernya untuk mempersiapkan transisi menuju pemerintahan ke depan.

AHY mengatakan, Demokrat mesti membantu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menata berbagai program ke depan setelah nantinya dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Insya Allah Bapak Prabowo jika pada saatnya nanti secara resmi ditetapkan sebagai Presiden RI lima tahun ke depan, Demokrat ada di fase-fase yang penting ini,” papar dia.

Baca juga: Ikut Demo Tolak Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi di DPR, Pelajar Ini Mengaku Tak Dibayar

Terakhir, putra sulung Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mendorong kadernya untuk menyampaikan pada masyarakat alasan Demokrat bergabung ke Kabinet Indonesia Maju.

Sebab, banyak pihak yang masih meragukan peran Demokrat di pemerintahan setelah sebelumnya, selama 9 tahun menjadi partai politik (parpol) oposisi.

“Sejatinya 8 bulan ini atau pascapemilu itu adalah sebuah masa transisi, betul? Sebuah masa yang penting dan strategis, termasuk juga kritis,” tutur AHY.

“Mengapa? Kalau pilot, dari (cerita) mereka yang tahu, bagaimana (masa) kritisnya (pesawat) itu sesaat sebelum landing, maupun ketika akan take off,” imbuh dia.

Baca juga: Beri Selamat, Presiden Palestina Sebut Prabowo Presiden Terpilih

Diketahui Demokrat saat ini telah bergabung dengan sejumlah parpol koalisi pemerintah.

Hal itu ditandai dengan dilantiknya AHY oleh Jokowi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta, 21 Februari 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com