Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjen Imigrasi Indonesia Bertemu Dirjen Imigrasi Timor Leste, Bahas Masalah Kewarganegaraan

Kompas.com - 09/03/2024, 08:22 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

DILI, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Republik Indonesia (RI), Silmy Karim menemui Dirjen Imigrasi Republik Demokratik Timor Leste, Adelaide da Rosa di Wisma Duta RI Dili, Sabtu (9/3/2024).

Dalam pertemuan yang difasilitas Duta Besar RI untuk Timor Leste Y.M. Okto Doronus Manik itu, baik Silmy dan Adel sama-sama menyampaikan persoalan keimigrasian kedua negara.

Di antaranya menyangkut Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Timor Leste yang kawin campur sehingga menimbulkan persoalan dalam administrasi terkait status kewarganegaraan.

Persoalan keimigrasian di Timor Leste cukup khas mengingat negara tersebut pernah menjadi satu bagian dari Indonesia.

"Bagaimana masalah kewarganegaraan yang mungkin dulu mereka kan masih sama-sama WNI yang tidak sempat mendaftar ataupun juga hasil dari anak perkawinan campur?" tanya Silmy dalam pertemuan pagi tersebut.

Baca juga: Kepala Imigrasi Atambua Minta 2 Mobil dan 36 Motor, Silmy Karim: Kurang Itu

Adel lantas menjelaskan bahwa beberapa anak perkawinan campur tidak terdaftar dengan baik. Namun, pihaknya akan memberikan visa jika mereka mengurus akta kelahiran.

"Visa ya bukan warga kenegaraan (kewarganegaraan)?" tanya Silmy.

"Bukan," jawab Adel.

"Sementara itu, kita kerja sama untuk mencari WNI supaya bisa diarahkan," katanya lagi.

Silmy mengatakan, masalah keimigrasian WNI di sejumlah negara memiliki karakteriatik berbeda-beda.

Di Malaysia dan Timur Tengah misalnya, persoalan keimigrasian menyangkut urusan ketenagakerjaan. Sementara itu, di Belanda juga berbeda.

"Ada hubungan orang Maluku yang dalam sejarah merupakan sisa peninggalan zaman dulu," ujar Silmy.

Baca juga: Dirjen Imigrasi Sebut Pengawasan WNA di NTT-Perbatasan Timor Leste Sangat Kondusif

Adapun di Timor Leste, menurut Silmy, masalah keimigrasian yang muncul juga tidak terlepas dari faktor sejarah.

Banyak dari WNI dan warga Timor Leste merupakan satu keluarga yang terpisah oleh batas negara sehingga kerap melintasi perbatasan.

"Nah ini yang kita mesti sama-sama tidak lanjuti supaya baik warga negara Indonesia atau Timor Leste bisa dapat pelayanan yang baik," ujar Silmy.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com