Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Sebut Naskah Akademik Rencana Hak Angket Sudah Disiapkan, F-PPP: Belum Ada Proses

Kompas.com - 08/03/2024, 21:33 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Amir Uskara mengaku belum melihat pergerakan administratif untuk mengajukan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan usai ditanya soal calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut keseriusan DPR mengajukan hak angket mulai terlihat dari naskah akademik yang mulai disusun setebal 75 halaman.

"Belum ada proses yang kami lihat bahwa ada pergerakan di tingkat bawah untuk administrasi yang dibutuhkan untuk hak angket," kata Amir ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Baca juga: Golkar Minta Wacana Hak Angket Ditunda, Tunggu Seluruh Tahapan Pemilu Rampung

Oleh karena itu, Amir mengatakan bahwa rencana hak angket baru sekadar ramai dibicarakan di luar, belum pada lingkup internal partai politik parlemen.

Sementara itu, ia juga menyadari suara-suara sejumlah anggota Dewan sudah tersampaikan saat interupsi di paripurna DPR beberapa hari lalu.

"Ini persoalan yang kami lihat bahwa hak angket ini baru beredar di luar. Kemarin juga di paripurna baru disampaikan secara lisan," imbuh Wakil Ketua MPR ini.

Kendati demikian, tak dipungkirinya bahwa komunikasi antar partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD tetap dilakukan.

Baca juga: PDI-P Tegaskan Wacana Hak Angket Bukan Sekadar Sensasi

"Saya kira tetap ada, tetap ada. Cuma sampai saat ini (pembicaraan hak angket) belum final," ujarnya.

Seperti diketahui, PPP merupakan salah satu partai politik pengusung Ganjar-Mahfud selain PDI-P yang berada di parlemen.

Selain PPP dan PDI-P, ada pula partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yakni Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memberikan sinyal dukungan untuk hak angket.

Sebelumnya diberitakan, Mahfud memastikan hak angket bakal berjalan karena sudah ada nama-nama anggota DPR yang akan menjadi inisiator hak angket.

Baca juga: Ikut Demo Tolak Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi di DPR, Pelajar Ini Mengaku Tak Dibayar

Ia menegaskan bahwa rencana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 dipersiapkan dengan serius.

Eks Menko Polhukam ini mengungkapkan, naskah akademik untuk hak angket juga sudah selesai disusun dan memiliki tebal lebih dari 75 halaman.

"Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya tebal sekali, di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu," kata Mahfud di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Jumat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com