Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Sebut Guyonan Anggota Komisi III "Habiburokhman Calon Menkumham" adalah Doa

Kompas.com - 07/03/2024, 17:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menganggap guyonan yang menyebut Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman sebagai calon Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) adalah doa.

Guyonan itu disampaikan oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Supriansa, serta anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Heru Widodo, dalam rapat kerja Komisi III dengan Kemenkumham, Kamis (7/3/2024).

"Ya itu doanya teman-teman Komisi III kepada Habiburokhman ya," kata Muzani ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Baca juga: Saat Habiburokhman Disebut Calon Menkumham dalam Rapat Komisi III...

Muzani menegaskan, hingga kini pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 yang diusung Gerindra, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, belum bicara tentang komposisi kabinet pemerintahan jika keduanya benar terpilih pada Pilpres 2024.

"Pak Prabowo dan calon wakil presidennya, Mas Gibran Rakabuming Raka, belum membicarakan persoalan itu secara detail. Baik kriteria, apalagi nama-nama tentang komposisi dan posisi orang-orang yang akan ditempatkan dalam kementerian kementerian," jelasnya.

Menurut dia, Prabowo dan Gibran kini masih fokus dengan kesibukan masing-masing.

Muzani bicara soal kesibukan Prabowo beberapa waktu belakangan menemui sejumlah tokoh dan menghadiri berbagai forum.

"Termasuk (bertemu) dengan partai-partai koalisi. Jadi beliau belum menentukan nama-nama untuk menduduki di posisi-posisi kementerian," imbuhnya.

Baca juga: Beredar Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, TKN: Semua Bocoran Hoaks

Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa semua yang beredar di ruang publik termasuk media sosial mengenai susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, hanya spekulasi belaka.

Dia memastikan, apa yang beredar itu tidak memiliki sumber dan dasar yang kuat.

Muzani juga menyampaikan, Prabowo-Gibran tentu akan membicarakan susunan kabinet tidak sendirian.

"Pak Prabowo sendiri dalam kesempatan kesempatan yang saya jumpai selalu mengatakan bahwa pada waktunya akan disampaikan," kata Muzani.

"Tapi untuk menyusun itu tentu saja beliau akan terus berkonsultasi kepada partai-partai koalisi yang merupakan partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran," pungkasnya.

Baca juga: Pro-Kontra Jokowi Akan Terlibat Susun Kabinet Prabowo-Gibran

Sebelumnya diberitakan, Habiburokhman disebut sebagai calon Menkumham dalam rapat kerja Komisi III yang membahas pemberian kewarganegaraan terhadap tiga atlet calon pemain sepakbola Timnas Indonesia, Kamis siang.

Adalah anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Supriansa yang pertama kali menyapa Habiburokhman dengan sebutan calon Menkumham.

"Yang terhormat Bapak Habiburokhman, insya Allah akan menjadi calon Menteri Hukum dan HAM," kata Supriansa dalam rapat yang digelar terbuka itu.

Mendengar pernyataan itu, Habiburokhman selaku pimpinan rapat mengaku kaget.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran itu berseloroh, teh di hadapannya bertumpahan karena kererkejutannya.

Supriansa pun melanjutkan candaannya pada Habiburokhman.

Ia juga menunjuk dua perwakilan Kemenkumham yang hadir dalam rapat, yaitu Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Asep N Mulyana dan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian.

"Insya Allah, didoakan Pak Asep dengan Pak Cahyo sudah berdoa," ujar politikus Partai Golkar ini.

Baca juga: Program Makan Gratis Prabowo Dibahas Kabinet, Pengamat: Tak Patut, Intervensi Jokowi Sangat Besar

Bukan hanya Supriansa, anggota Komisi III DPR lainnya, yakni Heru Widodo turut menyebut hal yang sama terhadap Habiburokhman.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan bahwa Habiburokhman adalah calon atasan dari dua pegawai Kemenkumham tersebut.

"Yang saya hormati Pak Habiburokhman, pimpinan Komisi III, calon Menteri Hukum dan HAM, calon bosnya Pak Cahyo dan Pak Asep ini," tutur Heru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com