Salin Artikel

Gerindra Sebut Guyonan Anggota Komisi III "Habiburokhman Calon Menkumham" adalah Doa

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menganggap guyonan yang menyebut Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman sebagai calon Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) adalah doa.

Guyonan itu disampaikan oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Supriansa, serta anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Heru Widodo, dalam rapat kerja Komisi III dengan Kemenkumham, Kamis (7/3/2024).

"Ya itu doanya teman-teman Komisi III kepada Habiburokhman ya," kata Muzani ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Muzani menegaskan, hingga kini pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 yang diusung Gerindra, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, belum bicara tentang komposisi kabinet pemerintahan jika keduanya benar terpilih pada Pilpres 2024.

"Pak Prabowo dan calon wakil presidennya, Mas Gibran Rakabuming Raka, belum membicarakan persoalan itu secara detail. Baik kriteria, apalagi nama-nama tentang komposisi dan posisi orang-orang yang akan ditempatkan dalam kementerian kementerian," jelasnya.

Menurut dia, Prabowo dan Gibran kini masih fokus dengan kesibukan masing-masing.

Muzani bicara soal kesibukan Prabowo beberapa waktu belakangan menemui sejumlah tokoh dan menghadiri berbagai forum.

"Termasuk (bertemu) dengan partai-partai koalisi. Jadi beliau belum menentukan nama-nama untuk menduduki di posisi-posisi kementerian," imbuhnya.

Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa semua yang beredar di ruang publik termasuk media sosial mengenai susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, hanya spekulasi belaka.

Dia memastikan, apa yang beredar itu tidak memiliki sumber dan dasar yang kuat.

Muzani juga menyampaikan, Prabowo-Gibran tentu akan membicarakan susunan kabinet tidak sendirian.

"Pak Prabowo sendiri dalam kesempatan kesempatan yang saya jumpai selalu mengatakan bahwa pada waktunya akan disampaikan," kata Muzani.

"Tapi untuk menyusun itu tentu saja beliau akan terus berkonsultasi kepada partai-partai koalisi yang merupakan partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Habiburokhman disebut sebagai calon Menkumham dalam rapat kerja Komisi III yang membahas pemberian kewarganegaraan terhadap tiga atlet calon pemain sepakbola Timnas Indonesia, Kamis siang.

Adalah anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Supriansa yang pertama kali menyapa Habiburokhman dengan sebutan calon Menkumham.

"Yang terhormat Bapak Habiburokhman, insya Allah akan menjadi calon Menteri Hukum dan HAM," kata Supriansa dalam rapat yang digelar terbuka itu.

Mendengar pernyataan itu, Habiburokhman selaku pimpinan rapat mengaku kaget.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran itu berseloroh, teh di hadapannya bertumpahan karena kererkejutannya.

Supriansa pun melanjutkan candaannya pada Habiburokhman.

Ia juga menunjuk dua perwakilan Kemenkumham yang hadir dalam rapat, yaitu Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Asep N Mulyana dan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian.

"Insya Allah, didoakan Pak Asep dengan Pak Cahyo sudah berdoa," ujar politikus Partai Golkar ini.

Bukan hanya Supriansa, anggota Komisi III DPR lainnya, yakni Heru Widodo turut menyebut hal yang sama terhadap Habiburokhman.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan bahwa Habiburokhman adalah calon atasan dari dua pegawai Kemenkumham tersebut.

"Yang saya hormati Pak Habiburokhman, pimpinan Komisi III, calon Menteri Hukum dan HAM, calon bosnya Pak Cahyo dan Pak Asep ini," tutur Heru.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/07/17324781/gerindra-sebut-guyonan-anggota-komisi-iii-habiburokhman-calon-menkumham

Terkini Lainnya

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke