Resmikan 16 MPP, Menteri Anas Ajak Interoperabilitas Layanan Publik ke Portal Nasional

Anas mengatakan, bangunan tidak harus megah, yang terpenting berfungsi optimal. 

Sementara itu, peningkatan tata kelola SPBE setidaknya telah diimplementasikan untuk mengupayakan perbaikan ekosistem pelayanan publik.

Perbaikan tersebut terfokus pada empat aspek, yaitu direct services, mobile services, self services, dan electronic services.

Terkait transformasi digital layanan pemerintah, Anas mengatakan, saat ini, terdapat sembilan layanan prioritas pemerintah yang merupakan layanan dasar yang diintegrasikan dalam portal tersebut agar dapat semakin mudah diakses masyarakat. 

Baca juga: Kunjungi IPDN, Menpan-RB: Kampus Harus Jadi Pencetak Birokrat Berwawasan Digital Demi RB Berdampak

Sembilan layanan prioritas tersebut adalah layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM) online.

Identitas digital

Lebih lanjut, Anas meminta para kepala daerah mendorong masyarakat mengurus Identitas Kependudukan Digital (IKD). 

Dengan adanya identitas digital, masyarakat cukup memiliki satu identitas dan seluruh data yang sudah terekam membuat masyarakat tidak perlu re-entry data pribadi.

“Dengan IKD, nanti akan menjadi Single Sign On (SSO) untuk mengakses ke banyak layanan digital. Jadi, mohon para bupati dan wali kota, pegawai negeri sipil (PNS), dan masyarakat untuk mengurus IKD,” katanya. 

Pada kesempatan itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, kehadiran MPPD dapat mempermudah proses perizinan-perizinan tenaga kesehatan, seperti Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Kredit Profesi (SKP), dan Surat Izin Praktik (SIP). 

Baca juga: Menpan-RB: 12.000 ASN Pindah Bertahap ke IKN hingga Akhir 2024

“Akhirnya ketemu Pak Anas, mau dibikin MPPD, jadi kami digitalisasi sekarang. Hari ini diluncurkan di 60 kabupaten/kota supaya STR, SKP, dan SIP semuanya digital, tidak butuh rekomendasi terlalu banyak dari segala organisasi.

Sebelumnya, kata Budi, informasi diberikan melalui orang per orang sehingga menghambat dan menyusahkan. Kini, pemerintah mempermudah itu dan membuat prosesnya transparan. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk menyukseskan SPBE dan MPP. 

Menurutnya, negara-negara yang lebih cepat maju melampaui beberapa negara lain adalah negara yang mengubah atau mentransformasi menjadi organisasi pelayanan.

“Artinya, kalau mau maju, harus ubah jadi pelayanan apa pun itu. Bupati, ya, pelayan. Kami Sekjen Kemendagri melayani, kira-kira seperti itu,” jelasnya. 

Baca juga: Kunjungi IPDN, Menpan-RB: Kampus Harus Jadi Pencetak Birokrat Berwawasan Digital Demi RB Berdampak

Sebagai informasi, 60 lokus penyelenggara MPP digital tersebut dapat dilihat pada Kepmenpan RB Nomor 864/2023 tentang Lokus Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital.