Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Gelontorkan Subsidi Bunga KUR Rp 46 Triliun, Setara Biaya Bangun 40 Waduk

Kompas.com - 07/03/2024, 13:31 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp 46 triliun tahun ini.

Subsidi digelontorkan agar bunga KUR lebih murah bagi masyarakat. Hal ini dikatakan Jokowi saat memberi sambutan dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024 di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Mulanya, Jokowi mengapresiasi peran Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan kredit usaha kepada UMKM maupun masyarakat kecil.

Penyaluran kredit hingga ke kalangan bawah memperkecil kehadiran rentenir dengan bunga mencekik.

Baca juga: Jokowi: Harusnya Pak Dirut BRI, Pak Sunarso Sudah Diberi Nobel

Pemerintah, kata dia, turut membantu modal usaha masyarakat kecil lewat subsidi bunga KUR.

"Pemerintah juga ikut, jangan keliru. Untuk KUR, untuk KUR itu subsidi pemerintah tahun ini Rp 46 triliun agar bunganya bisa turun di angka 3 persen untuk usaha mikro, dan usaha kecil (bunganya menjadi hanya) 6 persen," kata Jokowi, Kamis.

Jokowi menuturkan, angka itu adalah angka yang besar. Ia lantas membandingkan alokasi subsidi bunga KUR dengan total biaya membangun waduk.

"Jangan dipikir itu juga angka kecil, Rp 46 triliun itu angka gede. Itu kalau dibuat waduk, jadi 40 waduk," kata Jokowi.


Selain melalui perbankan, kredit juga disalurkan melalui PNM Mekaar dan program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Baca juga: Jokowi Puji Dirut BRI: Harusnya Sudah Diberi Nobel..

 

Dukungan-dukungan tersebut menjadi kesatuan yang turut meningkatkan ekonomi seiring dengan bertambahnya jumlah nasabah setiap tahun.

Kepala Negara mengungkapkan, jumlah nasabah UMi saat ini sudah mencapai 8,2 juta. Sementara itu, jumlah nasabah PNM Mekaar mencapai 15,2 juta orang.

"Saya ingat PNM Mekaar di tahun 2015 nasabahnya baru 400.000 kurang lebih, sekarang sudah sampai 15,2 juta. Kredit yang diberikan sudah Rp 244 triliun, dari yang sebelumnya 2015 kurang lebih Rp 800 miliar. Itu angka lompatan yang besar sekali," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com